DPR Terima Empat Surpres Terkait Pembahasan RUU Aceh hingga Kadin
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menerima empat surat presiden (surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU).
Pimpinan DPR membacakan surat-surat tersebut dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung jalannya rapat paripurna tersebut. Dasco membacakan satu per satu surat masuk dari Presiden Republik Indonesia tertanggal 28 September 2026 di hadapan peserta sidang.
"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia," ujar Dasco saat memimpin rapat paripurna.
Empat surat presiden tersebut mencakup penunjukan wakil pemerintah untuk pembahasan empat regulasi strategis. Pertama, surat nomor R-53 tanggal 28 September 2026 membahas penunjukan wakil pemerintah untuk RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Kedua, surat nomor R-54 tanggal 28 September 2026 membahas penunjukan wakil pemerintah untuk RUU tentang Administrasi Kependudukan usul DPR RI.
Ketiga, surat nomor R-55 tanggal 28 September 2026 membahas penunjukan wakil pemerintah untuk RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Keempat, surat nomor R-56 tanggal 28 September 2026 membahas penunjukan wakil pemerintah untuk RUU tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Selain surat dari kepala negara, pimpinan dewan juga menerima dua surat penting lainnya terkait pengawasan anggaran negara. Surat pertama berasal dari Menteri Keuangan RI dengan nomor S-662 tertanggal 23 September 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengusulkan tiga nama kantor akuntan publik (KAP) calon pemeriksa laporan keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2026.
Surat kedua berasal dari Ketua BPK RI dengan nomor 115 tertanggal 20 Oktober 2026. Ketua BPK turut mengirimkan usulan tiga nama kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2026.
Dasco memastikan DPR menindaklanjuti seluruh surat masuk tersebut sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.
"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku," kata Dasco
