Menhan Sjafrie dan DPR Rencanakan Revisi UU Pertahanan Tahun Depan

Sukriwan Ramadhan
19 November 2026, 16:31
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersiap mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menhan, Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersiap mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menhan, Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Kementerian Pertahanan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merencanakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mulai tahun depan. Pembentukan kelompok kerja akan segera dilakukan untuk menyusun formulasi awal revisi tersebut hingga akhir tahun ini.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan rencana revisi ini muncul setelah dirinya berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Sjafrie, aturan pertahanan yang berlaku sejak 2002 sudah tertinggal dari dinamika strategis saat ini, terlebih Undang-Undang TNI juga telah mengalami revisi.

"Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," ujar Sjafrie kepada wartawan.

Sjafrie menyebut, dirinya dan Utut Adianto akan membentuk kelompok kerja khusus untuk membahas materi revisi. Formulasi aturan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini agar pembahasan revisi undang-undang bisa berjalan pada tahun depan.

Muat Strategi Defensif Aktif

Salah satu pokok perubahan yang akan dimasukkan ke dalam revisi UU Pertahanan adalah penegasan konsep strategi pertahanan defensif aktif. Sjafrie menilai aturan yang berlaku saat ini belum merumuskan arah strategi pertahanan secara tersurat.

"Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis," kata Sjafrie.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menambahkan penegasan sifat pertahanan yang tidak ofensif juga penting untuk merespons berbagai pertanyaan dari kalangan diplomatik negara lain. Komisi I dan Kementerian Pertahanan akan menurunkan tim ahli masing-masing dalam pembahasan awal tersebut.

"Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif. Saya sendiri akhir-akhir ini, Pak Menhan, banyak teman-teman dari kedutaan asing nanya, menanyakan ini. Jadi kita sampaikan kita lebih untuk menjaga diri," ujar Utut.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Sukriwan Ramadhan
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...