Panitia Ad Hoc MPR Targetkan Aturan Pemilihan Wapres Rampung 8 Desember
Panitia ad hoc MPR menargetkan penyusunan aturan tata cara pemilihan dan pelantikan wakil presiden (wapres) rampung pada 8 Desember 2026. Target tersebut ditetapkan agar seluruh perangkat regulasi siap sebelum Rapat Paripurna MPR digelar pada 9 Desember nanti.
Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto menjelaskan, rapat perdana panitia ad hoc pengisian kekosongan jabatan wapres telah menyepakati dua keluaran utama. Pertama, penyusunan rancangan ketetapan MPR terkait pengangkatan calon wapres menjadi wakil presiden. Kedua, perumusan aturan mekanisme pemilihan sekaligus tata cara pelantikan.
"Itu sudah dibatasi secara konservatif harus selesai sampai H-1. Berarti Tanggal 8 Desember barang itu sudah siap," ujar Bambang Wuryanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Menurut dia, panitia masih membahas sejumlah skenario teknis yang belum diatur secara terperinci dalam ketentuan yang ada. Mulai dari bentuk surat suara, tata cara pemungutan suara, hingga jalan keluar apabila salah satu dari dua kandidat yang diusulkan presiden menyatakan tidak bersedia.
Pembahasan lanjutan akan berlangsung secara maraton dengan melibatkan para pakar hukum serta unsur pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat Digelar Terbuka untuk Masyarakat
Pelaksanaan rapat-rapat maraton panitia ad hoc selanjutnya dipimpin anggota MPR Benny Kabur Harman sebagai ketua, didampingi Wakil Ketua Agun Gunanjar dan Rieke Diah Pitaloka, serta Sekretaris Abidin Fikri. Benny menyatakan seluruh pembahasan mulai Senin (23/11) pekan depan akan dibuka secara luas agar masyarakat dapat mengikuti prosesnya secara langsung.
"Rapat ini, sesuai dengan permintaan pimpinan, akan dibuka secara luas supaya rakyat Indonesia ikut menyaksikannya. Jadi tidak ada proses-proses yang sifatnya tertutup," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/11).
Dia menambahkan, panitia ad hoc juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan syarat administratif para kandidat sesuai ketentuan undang-undang. Sementara penilaian kualitas calon sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.
Terkait jadwal penyerahan nama kandidat, pimpinan MPR menyebut informasi awal menunjukkan presiden berencana menyampaikan langsung dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan majelis pada Rabu (25/11) pekan depan.
