Poin-Poin UU Perampasan Aset yang Telah Sah: Tak Ada Aturan Pemiskinan Koruptor
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Berisi 74 Pasal
Undang-Undang Perampasan Aset memuat total 74 pasal beserta konsideran dan penjelasannya. Sebelum dibawa ke paripurna, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada pembicaraan tingkat pertama, Rabu (18/11).
Aturan baru ini merangkum 10 pokok substansi utama dalam pembaruan hukum penindakan kejahatan dan pemulihan kerugian negara. Poin tersebut mencakup mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. perluasan objek sitaan hingga kejahatan penipuan berbasis teknologi informasi, serta jaminan pengembalian aset secara optimal kepada para korban tindak pidana.
Tak Ada Pemiskinan Koruptor
Namun DPR tak memasukkan ketentuan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) ke dalam UU.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman beralasan ada perdebatan kuat karena dinilai pasal illicit enrichment berpotensi bertentangan dengan HAM. Ia juga mengaku telah membandingkan dengan ketiadaan pasal tersebut di Amerika Serikat dan Inggris.
"Kalau tidak salah, di Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment," ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Rabu (19/11).
Alasan kedua bersifat teknis perundang-undangan. Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset dirancang sebagai aturan hukum formil yang mengatur tata cara dan hukum acara, bukan hukum materiil yang menetapkan norma penghukuman pidana.
Pembentukan Badan Baru
UU Perampasan Aset juga mengamanatkan pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Habiburokhman menjelaskan pemisahan fungsi dan pengawasan tersebut dirancang untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Badan Pengelola Aset bertugas memisahkan pengelolaan barang rampasan dari institusi penegak hukum yang melakukan penyitaan. Langkah ini merujuk pada praktik di negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Habiburokhman.
Sedangkan Badan Pengawas Perampasan Aset yang berdiri secara independen. Habiburokhman menyebut lembaga ini dibentuk khusus untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sipil terhadap potensi penyalahgunaan aturan oleh penguasa maupun aparat.
"Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," katanya.
Bisa Bidik Perampasan Aset untuk Pidana Lain
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ruang lingkup Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan tidak terbatas pada tindak pidana korupsi.
Aturan tersebut juga memungkinkan negara menyita harta kekayaan pelaku kejahatan ekonomi lain yang merugikan masyarakat luas, termasuk bandar judi daring (online) hingga pelaku penipuan aset kripto.
Penyitaan aset dalam undang-undang ini tetap dapat dieksekusi meskipun pelaku tindak pidana melarikan diri. Harta sitaan tersebut selanjutnya akan dikelola oleh badan pengelolaan hasil perampasan aset agar manfaatnya kembali kepada rakyat.
"Jadi, misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," kata dasco.
