DPR belum mulai pembahasan RUU Perampasan Aset, namun Wakil Ketua Saan Mustopa optimistis aturan ini bisa disahkan menjadi undang-undang sebelum 15 Desember 2026.
RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah DPR menargetkan pembahasannya selesai sebelum 15 Desember 2026. Namun, tantangannya bukan hanya soal pengesahan, melainkan seberapa efektif aturan
DPR berjanji mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 setelah 17 tahun ditunggu, namun efektivitasnya menjerat harta koruptor dan mengembalikan kerugian negara masih dipertanyakan.
Mantan Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi menilai badan pengelola aset hasil Perampasan Aset harus independen, bukan di bawah Kejaksaan Agung, karena memerlukan keahlian multidisiplin yang lebih luas.
Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007 Amien Sunaryadi mengusulkan agar legislator mengubah judul Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.
Peradi Profesional menyampaikan tujuh kritik terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kepada Komisi III DPR, menekankan pemberantasan kejahatan harus tetap jaga prinsip negara hukum.
Habiburokhman menyoroti integritas aparat penegak hukum sebagai salah satu kendala pembahasan RUU Perampasan Aset yang berlarut-larut, khawatir aturan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan.
Wakil Ketua DPR Dasco menyatakan RUU Perampasan Aset disempurnakan dan hanya akan fokus merampas aset terpidana korupsi, dengan target disahkan sebelum akhir 2026.
Aksi warga Pati di DPR RI menandai pergeseran lanskap gerakan sosial, di mana aktor akar rumput kini mampu membawa tuntutan langsung ke pusat kekuasaan nasional.