Berita RUU Perampasan Aset Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Habiburokhman menyoroti integritas aparat penegak hukum sebagai salah satu kendala pembahasan RUU Perampasan Aset yang berlarut-larut, khawatir aturan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan.

Komisi III DPR menekankan proses pembuatan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap pembahasan.

PPATK menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memerlukan penyesuaian.

Wakil Ketua DPR Dasco menyatakan RUU Perampasan Aset disempurnakan dan hanya akan fokus merampas aset terpidana korupsi, dengan target disahkan sebelum akhir 2026.

Aksi warga Pati di DPR RI menandai pergeseran lanskap gerakan sosial, di mana aktor akar rumput kini mampu membawa tuntutan langsung ke pusat kekuasaan nasional.

DPR didesak mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026. Sejumlah pasal mengandung potensi masalah

Simak daftar lengkap 13 jenis kejahatan yang masuk RUU Perampasan Aset, mulai korupsi, pajak, hingga perdagangan orang, beserta kriteria penetapannya.

Seorang perempuan 67 tahun menembus kerumunan unjuk rasa di depan Gedung DPR untuk menitipkan donasi tunai Rp 4 juta bagi massa Pati, dibantu pengemudi ojek online.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berdemonstrasi menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset dan implementasi hukuman mati bagi terpidana koruptor.

IHSG menguat 1,66% ke level 6.511,72 secara intraday pada perdagangan Kamis (27/8) pukul 14.37 WIB tadi. Perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR dinilai menjadi salah satu sentimen pasar.

Wakil Ketua DPR Dasco menandatangani perjanjian untuk mengundurkan diri jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan sebelum 15 Desember 2026, sebagai bentuk komitmen politiknya.

Wakil Ketua DPR Dasco menandatangani perjanjian yang berisi komitmen mengundurkan diri jika Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (27/8), yang mendesak kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Chandra Hamzah berpendapat sejumlah ketentuan mengenai perampasan aset sebenarnya sudah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Komisi III DPR menggeber pembahasan RUU Perampasan Aset dan menargetkan pengesahannya paling lambat Desember 2026, dengan sisa waktu efektif sekitar delapan minggu.