Berita RUU Perampasan Aset Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berdemonstrasi menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset dan implementasi hukuman mati bagi terpidana koruptor.

IHSG menguat 1,66% ke level 6.511,72 secara intraday pada perdagangan Kamis (27/8) pukul 14.37 WIB tadi. Perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR dinilai menjadi salah satu sentimen pasar.

Wakil Ketua DPR Dasco menandatangani perjanjian untuk mengundurkan diri jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan sebelum 15 Desember 2026, sebagai bentuk komitmen politiknya.

Wakil Ketua DPR Dasco menandatangani perjanjian yang berisi komitmen mengundurkan diri jika Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (27/8), yang mendesak kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Chandra Hamzah berpendapat sejumlah ketentuan mengenai perampasan aset sebenarnya sudah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Komisi III DPR menggeber pembahasan RUU Perampasan Aset dan menargetkan pengesahannya paling lambat Desember 2026, dengan sisa waktu efektif sekitar delapan minggu.

DPR membahas 43 RUU termasuk RUU Perampasan Aset yang masih terbuka masukan publik, dengan target penyelesaian tahun ini untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Pengacara Juniver Girsang menyarankan klausul tentang pengakuan hak entitas lain terhadap aset yang dirampas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan narkotika dengan memutus aliran dana ilegal, dan melindungi keuangan negara.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset penting untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang selama ini sulit dipulihkan.

Menjebloskan koruptor ke penjara itu penting untuk efek jera secara moral, tetapi mengembalikan uang rakyat yang digerogoti ke kas publik adalah keadilan yang substantif.

Komisi III DPR mulai membahas RUU Perampasan Aset sebagai upaya memaksimalkan pemberantasan korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan ber motif finansial lainnya.

Menteri Hukum Supratman menyatakan setelah pengesahan KUHAP, RUU Perampasan Aset akan disusun, menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah pelaksana KUHAP.

Sepanjang tahun lalu, PPATK menemukan transaksi keuangan bernilai ribuan triliun yang diduga terkait tindak pidana, terbanyak korupsi.