Berita RUU Perampasan Aset Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Jokowi menilai pengesahan RUU Perampasan Aset nantinya dapat menjadi alternatif bagi penumpasan tindak pidana korupsi.

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyodorkan sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi oleh pejabat negara terutama penegak hukum. Bagaimana penjelasannya?

RUU Perampasan Aset belum juga disahkan hingga saat ini. Usul pembentukan aturannya telah dilakukan sejak 2008.

Presiden Joko Widodo juga telah menyurati DPR agar segera membahas RUU Perampasan Aset.

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus menyebut terdapat sejumlah mekanisme yang harus dilalui untuk membahas RUU Perampasan Aset.

"Masa saya ulang-ulang terus, sudah di DPR. Sekarang, dorong saja yang di sana (DPR)," kata Jokowi.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan draf RUU Perampasan Aset sudah hampir final. Kapan akan diserahkan ke DPR?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD optimistis Indonesia menjadi anggota Organisasi Anti Pencucian Uang Global atau Financial Action Task Force (FTAF) pada Juni 2023.

Rancangan Undang-undang alias RUU Perampasan Aset Tindak Pidana kembali digaungkan setelah muncul dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

Jokowi mengatakan payung hukum tersebut diperlukan untuk memudahkan ppenegakkan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi.

DPR masih membuka ruang untuk mengakomodasi pembahasan RUU Perampasan Aset setelah sempat disinggung Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, RUU perampasan aset sudah pernah diajukan pemerintah pada tahun lalu, tetapi tidak disetujui DPR.