ICW Kritik UU Perampasan Aset, Soroti Absennya Pasal Kekayaan Tidak Wajar

Sukriwan Ramadhan
20 November 2026, 15:23
perampasan aset, icw, ruu perampasan aset
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (19/11) menuai kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Melalui dokumen bertajuk "Catatan Kritis RUU Perampasan Aset: Tolak RUU Perampasan Aset Palsu", ICW menyoroti proses penyusunan yang minim keterbukaan publik serta penghapusan ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar.

Dalam dokumen tersebut, ICW menyatakan dukungan terhadap instrumen perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara, tetapi menolak rancangan yang dinilai menutup akses publik dan melemahkan substansi.

"Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu," dilansir dari keterengan resmi ICW.

ICW menilai proses pembahasan beleid tersebut cacat formil karena naskah RUU, naskah akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak dibuka secara resmi melalui kanal DPR maupun Sistem Informasi Legislasi. Draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi per 16 November 2026 pun disebut hanya beredar terbatas.

"Partisipasi yang memilah peserta dan menutup naskah bukanlah partisipasi yang bermakna," demikian bunyi catatan kritis ICW.

Menurut ICW, ketertutupan draf membuat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) berjalan tanpa naskah di tangan publik sehingga masukan dinilai sekadar formalitas.

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi termasuk ICW juga tidak diundang ke pembahasan substansi, sementara somasi hingga tenggat 16 November 2026 tidak dipenuhi.

Dari sisi substansi, ICW mengkritik penghapusan pasal kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) pada Pasal 5 draf 16 November 2026 dibandingkan draf pemerintah pada 2023.

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk menjerat aset pejabat yang tidak sesuai penghasilan atau tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Diukur dari konvensi antikorupsi internasional (UNCAC) yang diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 7 Tahun 2006, ICW menilai draf aturan ini justru mundur pada aspek paling krusial.

Draf disebut mempertahankan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based/NCB), tetapi menghapus ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar serta melemahkan independensi pengelolaan dan pengawasan aset karena ditaruh di bawah kendali eksekutif.

"Benar bahwa Pasal 20 bersifat rekomendatif dan tunduk pada sistem hukum nasional tetapi itu alasan untuk merancangnya dengan pengaman, bukan membuangnya, apalagi ketika KPK sendiri memintanya," tulis ICW. 

ICW merangkum pelemahan tersebut sebagai langkah setengah hati yang mengambil bagian mudah dan menanggalkan instrumen paling tajam dari standar internasional. 

"Dengan kata lain, draf (hanya) mengambil bagian UNCAC yang mudah (mekanisme acara NCB) dan meninggalkan bagian yang menggigit (illicit enrichment dan independensi pengelolaan)," tegas ICW. 

Selain penghapusan aturan kekayaan tidak wajar, ICW mengatakan draf 16 November 2026 menerapkan ketentuan non-retroaktif dan tertunda, menaikkan ambang batas perampasan tanpa pemidanaan menjadi Rp 1 miliar yang dapat diubah lewat Peraturan Pemerintah, serta menempatkan pengelola dan pengawas aset di bawah badan bentukan presiden melalui Peraturan Presiden. 

"Yang hilang adalah pengamannya: pengawasan independen, kriteria terbuka, dan transparansi registri aset yang dikunci di dalam undang-undang," tulis ICW.

ICW bersama koalisi mendesak pencabutan aturan yang dinilai menyimpang, pembukaan seluruh dokumen legislasi, pemulihan perampasan kekayaan tidak wajar dengan asas retroaktif, serta penguncian kelembagaan pengelola dan pengawas aset yang independen di dalam undang-undang.

Jika pengesahan tetap dipaksakan, koalisi menyatakan akan menempuh uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. 

Sebelumnya, DPR tak memasukkan ketentuan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) ke dalam UU Perampasan Aset. 

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman beralasan ada perdebatan kuat karena dinilai pasal illicit enrichment berpotensi bertentangan dengan HAM. Ia juga mengaku telah membandingkan dengan ketiadaan pasal tersebut di Amerika Serikat dan Inggris.

"Kalau tidak salah, di Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment," ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Rabu (19/11).


add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Sukriwan Ramadhan

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...