UMP 2027 Bali-Nusa Tenggara: Bali Meningkat 42,15%, NTB-NTT Selisih Rp 300 Ribu

Ade Rosman
21 November 2026, 18:13
Ilustrasi upah buruh. Para buruh pabrik di Ungaran ikut berpawai untuk memeringati Hari Buruh (May Day).
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Ilustrasi upah buruh. Para buruh pabrik di Ungaran ikut berpawai untuk memeringati Hari Buruh (May Day).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (IMP) yang ditetapkan pemerintah pusat jatuh pada Sabtu (21/11). Berdasarkan klaster wilayah Bali dan Nusa Tenggara, tiga provinsi yang masuk dalam cakupan ini yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menetapkan besaran UMP 2027.

Pemerintah Provinsi Bali menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 4.559.287, naik sekitar 42,15% atau sebesar Rp 1.351.828 dari UMP 2026 yang sebesar Rp 3.207.459,00. Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2027.  

Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan, kenaikan UMP ini berdasarkan berbagai pertimbangan aturan, rekomendasi dewan pengupahan, dan aspirasi pekerja. 

“UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan,” kata Koster dalam keterangan resmi di Denpasar, dikutip dari Antara.

Koster menuturkan, Pemprov Bali juga menetapkan upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 pada sektor hotel bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp 4.644.907 per bulan. 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan, pertimbangan dalam penetapan UMP 2027 yakni ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kemudian, pertimbangan lainnya merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 tentang Rekomendasi Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. 

Keputusan ini juga mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Selain itu, Koster menyebut, keputusan ini juga diambil atas pertimbangan masukan dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026. 

Kedua serikat pekerja tersebut meminta agar UMP Bali 2027 dihitung memakai pendekatan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL), tidak memakai formula pengupahan, dengan besaran KHL pada 2027 yang ditetapkan pada  2026 sebesar Rp 5.604.481. 

Serikat pekerja juga meminta Koster menetapkan UMP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp 4.559.287. 

“Dengan UMP sebesar Rp 4.559.287, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan niskala dan skala,” kata dia. 

Adapun, perbandingan antara UMP  2027 sebesar Rp 4.559.287,00 dengan KHL 2027 sebesar Rp 5.604.481 yakni sebesar 81,35%, dan sudah dinyatakan masuk kategori memenuhi kebutuhan hidup layak.

UMP NTB Rp 2.921.059 

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menetapkan UMP NTB 2027 sebesar Rp 2.921.059. Angka tersebut meningkat Rp 247.198 atau 9,245% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 2.673.861.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, penetapan UMP dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyesuaian upah minimum dengan memperhitungkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.

“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” kata Ahsanul, dikutip dari laman resmi Pemprov NTB, Sabtu (21/11). 

UMP NTT Rp 2.602.441

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 2.602.441, naik 5,97% dari UMP 2026 yang mana sebesar Rp 2.455.498. 

Gubernur NTT, Melki Laka Lena mengatakan, kenaikan sebesar Rp 146.543 tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTT, dengan menggunakan nilai alfa 0,70. 

Melki mengatakan, penetapan UMP ini telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan dengan melibatkan unsur serikat pekerja, akademisi, dan pengusaha. 

“UMP NTT 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut,” kata Melki. 

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ade Rosman

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...