Membanding Visi Misi Capres Cawapres Soal Lingkungan dan Energi Hijau
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar debat keempat pemilihan presiden atau pilpres 2024 pada Minggu (21/1). Debat yang digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada pukul 19.00 WIB diikuti oleh tiga calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.
Komisioner KPU August Mellaz mengatakan cawapres Muhaimin Iskandar akan menjadi peserta pertama yang akan memaparkan visi dan misi saat debat keempat tersebut. Muhaimin akan ditempatkan di posisi tengah, antara Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.
"Sedangkan untuk posisi, nanti kalau tidak salah itu, pasangan calon nomor urut 1 di tengah. Itu sudah diatur," kata Mellaz seperti dikutip Minggu (21/1).
Debat yang diikuti oleh ketiga cawapres ini menjadi momen debat kedua setelah sebelumnya bertemu pada Jumat (22/12) dengan tema seputar ekonomi. Untuk keempat kali ini cawapres akan membahas tema terkait energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Bagaimana visi dan misi ketiga cawapres dalam hal lingkungan hidup yang berkelanjutan? Berikut rangkuman yang dikutip dari paparan visi dan misi ketiga pasangan capres dan cawapres.
Visi misi Anies - Muhaimin bidang lingkungan
Pasangan Anies - Muhaimin atau Amin memperkenalkan visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Misi pertama yang disampaikan berkaitan dengan penguatan tata kelola lingkungan hidup.
Dalam misi yang dibagikan, Anies - Muhaimin berupaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis, termasuk keadilan antargenerasi. Menurut Amin, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi rakyat termasuk masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
Duet ini juga akan memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan mengedepankan aspek tanggung jawab. Mereka bertekad melakukan pemulihan dalam peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan integritas aparat penegakan hukum.
Misi kedua adalah tentang pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka memenuhi komitmen net zero emission pada 2060. Amin memastikan nol emisi karbon pada sektor ketenagalistrikan secara bertahap disertai dengan terwujudnya elektrifikasi pada berbagai sektor terutama industri dan transportasi.
Selanjutnya Anies-Muhaimin juga akan membatasi pembangunan baru dan menerapkan pensiun dini pembangkit listrik bertenaga batu bara. Program pensiun dini akan diprioritaskan dari Jawa dan Bali diikuti wilayah-wilayah lainnya pada waktunya. Amin juga menegaskan bahwa Indonesia akan melepaskan diri dari ketergantungan impor energi.
Misi ketiga tentang ekonomi hijau, pasangan Amin akan memberikan insentif pembiayaan dan kemudahan berusaha bagi sektor hijau untuk peningkatan penciptaan pekerjaan hijau/green jobs dengan kesempatan setara bagi tiap lapisan masyarakat. Mereka juga berjanji mengimplementasikan nilai ekonomi karbon melalui penerapan pajak karbon dan penerapan sistem perdagangan karbon yang inklusif.
Keempat adalah adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim. Dalam hal ini pasangan Anies - Muhaimin akan menekan laju kerusakan hutan, konservasi intake forest, dan reforestasi/rehabilitasi untuk memaksimalkan peran hutan sebagai carbon sink. Amin berjanji mengoptimalkan restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran, dan memperlambat perubahan iklim.
Dalam dokumen visi dan misi yang disampaikan ke KPU, pasangan Anies dan Muhaimin juga mengangkat persoalan polusi udara, air, dan sampah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan ekologis, lingkungan berkelanjutan, serta mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan.
Selain itu pasangan ini juga berjanji membangun lebih banyak instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan meningkatkan pengawasan, serta penegakan hukum untuk mengurangi pencemaran air dari domestik, fasilitas kesehatan, industri, tambang, dan sumber lainnya. Keduanya juga memastikan tersedianya infrastruktur persampahan yang memenuhi standar dari hulu hingga hilir.
