Poin-Poin Serangan Ganjar dan Anies Soal Bansos saat Debat Terakhir

Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah menjadi salah satu pembahasan dalam debat calon presiden pada Minggu (5/2). Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menyoroti bantuan tersebut.

Ganjar awalnya bertanya kepada Anies terkait program bansos pemerintah yang seakan-akan diklaim sebagai program dari satu orang atau kelompok tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Anies langsung memberikan respons berupa senyum sumringah sejak awal pertanyaan dilontarkan oleh Ganjar. Anies bahkan sempat menjelaskan bansos harus diberikan sesuai kebutuhan dan tanpa pamrih.

"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini." kata Anies.

Meski demikian, hal ini ditanggapi dengan negatif oleh kubu Prabowo-Gibran. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan bansos akan bermasalah jika proses penyalurannya dikorupsi.

Kaesang menyinggung korupsi penyaluran bansos saat pandemi beberapa waktu lalu. Meski tak menjelaskan secara lengkap, kasus tersebut menyeret Menteri Sosial yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Juliari Batubara.

"Menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos saat Covid-19 dikorupsi,” katanya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2) malam.

Berikut beberapa poin bansos yang disinggung Ganjar dan Anies

1. Data Bansos harus Akurat

Ganjar menyoroti pentingnya akurasi data dalam penyaluran bansos. Menurutnya, saat ini terdapat masalah terkait data penerima manfaat bansos yang tidak valid, penyampaian yang tidak benar, proses yang tidak terverifikasi atau tidak terespon dengan baik.

"Semua (masyarakat) menanyakan itu, maka kami menanyakan," kata Ganjar usai debat

2. Bansos Plus

Anies menawarkan konsep pemberian bansos plus dan berencana meningkatkan jumlah penerima disertai pembaruan data masyarakat prasejahtera.

Melalui bantuan ini, Anies akan berupaya memberikan pelatihan, pendampingan agar masyarakat bisa lebih mandiri dan sejahtera. Selain itu, dia juga menyarankan agar pemberian bansos sebaiknya dalam bentuk uang atau dana dengan cara transfer, bukan dalam bentuk barang.

"Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk tunai, ini yang harus dipertimbangkan. Mereka langsung menggunakan sesuai dengan kebutuhannya," kata Anies.

3. Bansos Dilabeli APBN/APBD

Anies juga mengatakan bansos juga harus diberikan atas nama negara. Ia lalu menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia menceritakan, saat itu bansos yang diberikan bertuliskan keterangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di kardus bansos diberikan label untuk menunjukkan bantuan diberikan dari APBD.

"Bukan dari gubernur, (tapi) uang rakyat," katanya.

Dia juga mengatakan pemberian bansos seharusnya memberikan manfaat kepada penerimanya, bukan kepada pemberi. "Pemberiannya lewat jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan," kata Anies.