Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Pelayaran Rakyat
Pemerintah mengakui masih banyak kekurangan dalam kegiatan pelayaran rakyat di seluruh pelosok tanah air. Makanya pemerintah berkomitmen terus memberikan bantuan untuk memajukan pelayaran rakyat, terutama dalam mendukung salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Tol Laut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku pihaknya sering mendapat surat yang isinya keluhan masyarakat terkait pelayaran rakyat. Masih banyak kapal yang tidak memiliki spesifikasi mumpuni, sehingga perjalanan dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan waktu yang cukup lama.
Beberapa daerah kekurangan armada kapal, bahkan ada juga yang tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masyarakat daerah kesulitan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. "Saya mengerti banyak kekurangan pelayaran rakyat," ujar Budi saat mengisi acara diskusi Teras Kita, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (25/1).
Budi mengakui, pembangunan yang dilakukan di negara ini seringkali mengabaikan sektor laut, terutama terkait pelayaran. Makanya hingga saat ini 94 persen angkutan logistik masih menggunakan jalur darat. Hanya 6 persen yang menggunakan transportasi laut.
Padahal kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak pulau yang terpisah oleh lautan. Makanya pembangunan sektor kelautan sangat penting. Kurangnya infrastruktur kelautan membuat biaya dan risiko angkutan logistik melalui laut ini menjadi lebih besar.
Budi mengatakan adanya program Tol Laut, akan membuat pemerintah semakin fokus dalam mengembangkan sektor kelautan, khususnya pelayaran rakyat. Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan aturan teknis pelayaran rakyat untuk menurunkan risiko perjalanan.
Pemerintah juga akan meningkatkan peran swasta dan perorangan dalam mengembangkan sektor usaha pelayaran rakyat, dengan memberikan kemudahan. "Semua aturan yang menghambat proses swasta itu harus dihilangkan. Bottom line-nya yaitu bagaimana swasta bisa hidup dan memberikan kemakmuran untuk masyarakat," ujar Budi.
Selain itu, kata Budi, pemerintah juga akan fokus memberikan pendidikan vokasi di sektor pelayaran, untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Pendidikan vokasi pelayaran ini biayanya akan disubsidi oleh pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan sistem pelayaran rakyat yang lebih baik. Dia memastikan sistem ini akan tetap menjaga kearifan budaya lokal dalam kegiatan pelayaran rakyat.
Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan terus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan agar bisa menelurkan regulasi yang tepat sasaran. "Pemerintah harus lakukan diskusi dengan pemangku kepentingan dan berkomitmen untuk melestarikan, membina, mengembangkan pelayaran rakyat," kata Tonny.
