Pemerintah Akan Integrasikan Tiket Empat Moda Transportasi di Jakarta
Pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta akan mengintegrasikan sistem pembayaran empat moda transportasi yang ada di Jakarta. Keempatnya adalah KRL Commuter Line, Moda Raya terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan TransJakarta.
Proses ini dimulai seiring penandatanganan perjanjian pemegang saham perusahaan patungan pengelola sistem pembayaran terpadu yang dilakukan di Kementerian Perhubungan, Rabu (15/7). Kesepakatan tersebut dilakukan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, dan PT Transportasi Jakarta.
Hadir dalam perjanjian tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Menteri II Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.
Budi mengatakan upaya yang dilakukan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas pada Januari 2019. Saat itu, Jokowi meminta transportasi massal di Jabodetabek dapat terintegrasi untuk mendorong penggunaan angkutan umum oleh masyarakat.
"Melalui inovasi-inovasi yang dilakukan, diharapkan semakin mempermudah masyarakat," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (15/7).
(Baca: Kurangi Antrean Penumpang di Stasiun Bogor, Pemerintah Bantu 150 Bus)
Budi menjelaskan integrasi pembayaran diperlukan guna mengurangi tingkat kemacetan yang menimbulkan dampak kerugian yang mencapai Rp 65 triliun setiap tahun. Dia juga berharap penyatuan sistem dapat diterapkan pada transportasi ojek online, taksi, dan angkutan sewa khusus.
Dia juga akan mendorong mendorong integrasi antar moda di Palembang dan Medan. "Palembang ada LRT, bus air, ini bisa jadi bentuk lain. Medan bisa dihubungkan dengan transportasi semi jauh sampai ke Banda Aceh," ujar dia.
Kolaborasi yang dilakukan paling awal adalah perjanjian pemegang saham yang dilakukan antara PT KAI dan PT MRT Jakarta yang membentuk PT MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek) pada Januari lalu.
"Kolaborasi ini semakin berkembang dengan bergabungnya PT Transjakarta dan PT Jakarta Propertindo dalam integrasi ini”, kata Wakil Menteri II Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, porsi kepemilikan saham dalam perusahaan patungan tersebut terbagi menjadi 20% PT Transportasi Jakarta (TJ), 20% PT MRT Jakarta, 20% PT Jakarta Propertindo, dan 40% PT MITJ.
Anies juga memperkirakan, integrasi tarif dan tiket tersebut akan tuntas pada Juni 2021. "Itu kurang dari setahun lagi sehingga seluruh warga DKI Jakarta dan warga Jabodetabek dapat menikmati layanan transportasi yang nyaman dan andal," ujar dia.
(Baca: Perpanjang PSBB Transisi, Anies Perketat Pengawasan Pasar dan KRL)
