Startup Marak PHK, Menkominfo Dorong Tiga Aspek Tata Kelola Perusahaan
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja alias PHK oleh startup. Ia meminta perusahaan rintisan memperhatikan tiga aspek tata kelola.
Ketiganya yakni prinsip usaha atau product dan service, skema pembiayaan, serta manajemen. “Ketiga aspek ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan akan mengalami masalah,” ujar Johnny dalam Dialog Economic Challenges Metro TV: Gelembung Startup Pecah?, di Jakarta, Selasa malam (14/6).
Menurutnya, penerapan prinsip usaha merupakan kunci keberlanjutan usaha di semua sektor, termasuk startup. Ia pun menilai, perusahaan yang melakukan PHK karena tidak mempersiapkan strategis bisnis degan baik.
“Apakah itu startup digital atau non-digital, sama saja. Karena apa? Prinsip-prinsip usaha. Kan harus menyiapkan product maupun service dengan betul, punya skema pembiayaan memadai, apakah itu ekuitas atau kombinasi dan debt person (utang), serta para sponsor (founders) dengan manajemen,” kata dia.
Ia menyampaikan, ketika perusahaan mengalami masalah, biasanya penyelesaian pertama yang dilakukan yakni PHK. Hal ini paling mudah untuk dilakukan.
“Padahal, prinsip karyawan itu ya bukan aset lagi, melainkan capital untuk suatu usaha. Maka, isu PHK ini begitu sensitif sekarang. Apalagi isu layoff dikaitkan dengan startup bubble (gelembung startup),” ujar dia.
Untuk membantu startup, kementerian menggaet perusahaan telekomunikasi membangun infastruktur digital di level hulu atau upstream. Hal ini agar masyarakat bisa mengoptimalkan ruang digital.
“Justru saat ini giat-giatnya melaksanakan deployment ICT Infrastructure upstream. Tujuannya, mengajak masyarakat digital onboarding dalam rangka memanfaatkan downstream digital space,” katanya.
Startup digital berada dalam ekosistem digital downstream. Dengan pembangunan infrastruktur, menurutnya peluang ekonomi digital akan berkembang dengan baik
“Kami membangun infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dengan berusaha membangun downstream digital. Saat potensi digital economy kita yang begitu besar, maka disini perlu tata kelola dengan baik,” ujarnya.
“Kalau pemerintah yang pasti mengurus regulasi, tetapi yang paling penting itu dari para pendiri (startup) untuk melihat services dan product yang dihasilkan itu relevan atau tidak,” tambah dia.
Sebab, jika aspek product dan services lebih diperhatikan, perusahaan akan bisa menciptakan pembiayaan cadangan, termasuk capital venture, sponsor, dan manajemen.
“Jika product maupun services bagus, maka perusahaan itu bisa menciptakan financing backup atau pembiayaan cadangan. Ini termasuk melalui capital venture dan sponsor itu sendiri, serta manajemen. Tiga aspek itu yang bisa berhadapan dengan munculnya startup yang banyak,” kata Johnny.
