Kominfo Kaji Aturan Teknologi AI di Industri hingga Level Konsumen
Pemerintah sudah memulai pengembangan ekosistem kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) sejak 2020. Namun Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menilai perlu aturan lebih lengkap.
Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyampaikan, pemerintah memahami bahwa teknologi AI berdampak positif terhadap ilmu pengetahuan. Namun kecerdasan buatan juga memiliki potensi risiko yang harus ditangani dan dikelola dengan baik, agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi manusia.
"Dalam menyikapi perkembangan AI, perlu ada kebijakan mendukung misalnya, moderasi konten, keberimbangan dan non-diskriminasi, serta upaya penguatan literasi digital,” kata Nezar dalam sesi Global AI Governance and Generative AI - Contribution to Hiroshima AI Process Internet Governance Forum atau IGF 2023 di Kyoto, Jepang, Senin (9/10).
“Kami harus mengakui AI membawa berbagai risiko seperti pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan kekayaan intelektual yang butuh ditangani secara hati-hati," Nezar menambahkan.
Oleh karena itu, menurutnya perlu ada kebijakan teknologi AI, termasuk penerapan pada level praktis atau penggunaan oleh konsumen.
Ia menyampaikan, pemerintah juga sudah mengembangkan ekosistem teknologi AI sejak 2020 lewat:
- Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Republik Indonesia 2020 – 2045
- Klasifikasi Standar Pengembangan Lini Bisnis Pemrograman Berbasis AI
- UU Pelindungan Data Pribadi yang mengakomodasi pemrosesan data yang kompleks
Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio menambahkan, perlu ada keberimbangan terkait promosi teknologi AI dan regulasinya. “Hanya dengan demikian, AI dapat memberikan manfaat luas, dan mengurangi risiko negatif," katanya.
Diskusi tersebut dihadiri oleh Vinton G Cerf, yang lebih dikenal sebagai Bapak Internet Dunia. Ia menyampaikan kepeduliannya tentang AI berdasarkan pengalamannya sebagai ‘dedengkot’ programmer.
“Semakin kita tergantung kepada teknologi, maka akan semakin datang pula risiko kepada kita,” kata Vinton.
Menurunnya, pemerintah perlu mengkaji bagaimana sistem AI akan dikelola dan sumber materi yang digunakan. “Kita baru dapat mempertimbangkan kualitas AI apabila tahu sumber materi yang diolahnya,” katanya.
“Teknologi AI juga dapat menghasilkan hal yang tak benar. Jika teknologi memiliki probabilitas untuk benar, maka dia juga memiliki probabilitas untuk menjadi salah,” Vinton menambahkan.
