Waspada Jeratan Joki Gagal Bayar dalam Pindar, OJK Sebut Risiko Penipuan
Sejak tahun lalu, banyak penawaran jasa joki muncul di media sosial dengan klaim dapat menyelesaikan masalah gagal bayar pinjaman daring (pindar). Fenomena ini dikenal sebagai “joki galbay” alias joki gagal bayar. Meski terlihat seperti solusi, tawaran ini ilegal dan bisa jadi jebakan penipuan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, tindakan ini tidak hanya merugikan pemberi dana atau (lender), tetapi juga merugikan peminjam (borrower) yang menggunakan jasa joki gagal bayar. Praktik joki gagal bayar juga menekan kualitas pendanaan industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, hal ini disebabkan riwayat gagal bayar borrower tetap tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
“Riwayat gagal bayar tetap tercatat dalam SLIK sehingga dapat menyulitkan akses pembiayaan di kemudian hari,” kata Agusman dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).
Aturan pencatatan pindar dalam SLIK ini mulai diterapkan pada Juli 2025, di mana penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor SLIK. Dengan begitu, data borrower pindar tercatat di sistem yang sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lain.
Pencatatan ini termasuk juga kategorisasi lima skor kolektibilitas (kol) yang menentukan kelayakan pengajuan kredit berikutnya, mulai dari kategori pinjaman lancar, dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, dan macet.
Pengawasan Diperketat
Meski tidak menyinggung potensi adanya regulasi spesifik, Agusman menyebut pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadap joki gagal bayar ini. OJK juga terus mendorong pihak pindar untuk meningkatkan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat.
“Kecukupan ketentuan juga harus dievaluasi untuk mencegah praktik joki gagal bayar serta menjaga industri LPBBTI yang sehat dan berkelanjutan,” kata Agusman.
Joki gagal bayar atau “joki galbay” sendiri mengarah pada pihak yang secara ilegal menawarkan jasa atau bantuan, umumnya via media sosial, untuk borrower yang mengalami gagal bayar dalam skema pindar. Penawaran ini berbeda dengan “joki pindar”, yang umumnya memiliki motif menawarkan jasa pengajuan pindar oleh sebab borrower kesulitan mengajukan pinjaman, misalnya karena riwayat kredit bermasalah.
Motifnya “joki galbay” pun beragam, mulai dari klaim dapat menghentikan penagihan, menghapus data utang atau pemutihan riwayat kredit, sampai meningkatkan skor kredit. Dalam penawarannya, pihak joki akan menjanjikan tawaran yang menjamin bahwa gagal bayar akan bisa diselesaikan. Dalam sejumlah temuan, pihak joki juga akan meminta data pribadi borrower, termasuk akun aplikasi pinjaman, bahkan meminta pembayaran terlebih dahulu.
Namun, tidak sedikit borrower yang menggunakan jasa ini berujung pada penyalahgunaan data pribadi borrower, kehilangan uang, bahkan utang borrower yang malah semakin menumpuk.
Kredit Macet Pindar Didominasi Borrower Usia Muda
OJK mengungkapkan bahwa masyarakat kelompok usia 19–34 tahun menjadi penyumbang terbesar kredit macet pindar. Porsinya mencapai 50,69% dari total pendanaan macet borrower perorangan.
"Berdasarkan kelompok usia, porsi pendanaan macet terbesar berasal dari rentang usia 19–34 tahun, yaitu 50,69% dari total pendanaan macet borrower perorangan," kata Agusman.
Menurut Agusman, kelompok usia 19–34 tahun memang merupakan pengguna pindar terbesar. Hal ini membuat kontribusi kelompok ini terhadap pembiayaan bermasalah juga relatif besar.
Outstanding pembiayaan pindar alias utang pinjol masyarakat Indonesia sendiri mencapai Rp106,46 triliun per September, atau tumbuh 17,02% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Rasio kredit bermasalah yang dikenal dengan istilah Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) juga turut naik, dari 4,73% pada Agustus 2026 menjadi 5,36% pada September 2026.
