iPhone 16 Dilarang, Apple Disebut Gandakan Investasi di Indonesia Jadi Rp 1,6 T
Buat ringkasan dengan AI
Apple disebut-sebut meningkatkan tawaran untuk berinvestasi di Indonesia hampir 10 kali lipat menjadi US$ 100 juta atau Rp 1,6 triliun (kurs Rp 15.826 per US$). Langkah ini disebut-sebut untuk membujuk pemerintah agar mencabut larangan penjualan iPhone 16.
“Apple Inc. telah meningkatkan tawarannya untuk berinvestasi di Indonesia hampir sepuluh kali lipat,” kata beberapa sumber yang mengetahui masalah tersebut, dikutip dari Bloomberg, Selasa (19/11).
Proposal tersebut akan membuat Apple yang berkantor pusat di Cupertino menginvestasikan hampir US$ 100 juta di Indonesia selama dua tahun. Jumlahnya meningkat 10 kali lipat dibandingkan rencana sebelumnya US$ 10 juta untuk membangun pabrik aksesori di Bandung, Jawa Barat.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pekan lalu, pemerintah telah memulai tahap negosiasi dengan Apple. Negosiasi ini terkait larangan iPhone 16 diperjualbelikan dan soal investasi.
iPhone 16 dilarang karena Apple belum memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian alias Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan tiga skema, yakni:
- Pembuatan produk di dalam negeri atau membangun pabrik
- Pembuatan aplikasi di dalam negeri
- Pengembangan inovasi di dalam negeri
Apple memilih skema pengembangan inovasi lewat membangun Apple Academy. Produsen iPhone ini sudah membangun tiga Apple Academy yakni di BSD, Batam, dan Surabaya.
Namun Apple tak kunjung membangun Apple Academy keempat, yang nilainya sekitar Rp 300 miliar.
Berdasarkan negosiasi, Kemenperin memberikan tiga syarat ke produsen iPhone ini, di antaranya:
- Mewajibkan Apple mendirikan divisi penelitian dan pengembangan atau R&D di Indonesia. Skala pendirian divisi R&D ini akan jauh berbeda dengan Apple Academy.
- Apple harus mulai serius melibatkan perusahaan Indonesia ke dalam rantai pasok global atau GVC Apple.
Sejauh ini hanya satu perusahaan asal Bandung, Jawa Barat yang masuk dalam GVC Apple. Indonesia menjadi negara dengan keterlibatan paling minim dalam GVC Apple.
Pada saat yang sama, Agus mencatat penjualan ponsel Apple di Indonesia terbesar di Asia Tenggara atau hingga 2,61 juta unit tahun lalu.
Sebagai perbandingan, penjualan ponsel Apple di Vietnam hanya 1,43 juta unit pada 2024. Namun, jumlah perusahaan di Vietnam yang tergabung dalam GVC Apple merupakan yang terbanyak atau 35 perusahaan.
- Apple harus melanjutkan pengembangan Apple Academy di dalam negeri.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Muhammad Hanif Dhakiri menyatakan angka tersebut jauh dari proporsi untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional, dibandingkan pendapatan penjualan Apple di Indonesia Rp 30 triliun.
"Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” kata Hanif Dhakiri dalam keterangan pers, dikutip dari Antara.
Menurut dia, kontribusi Apple terhadap ekonomi Indonesia yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar.
Oleh karena itu, ia mengusulkan tiga hal kepada pemerintah, yakni:
- Mendorong pemerintah memanggil Apple secara resmi ke Indonesia guna memberikan penjelasan mengenai ketimpangan tersebut.
- Mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing, agar perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar di Indonesia diwajibkan berkontribusi lebih signifikan ke ekonomi.
- Menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan TKDN untuk produk yang dipasarkan di Indonesia.
"Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmen, atau memperbesar kontribusi, maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing," ujar dia.
Ia menegaskan Komisi XI berkomitmen untuk terus mengawal isu tersebut agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.
