Kominfo Sebut Pemblokiran Konten Youtube soal Papua Permintaan Polisi
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan pemblokiran terhadap konten milik perusahaan film dan media Australia, The Juice Media dilakukan atas permintaan aparat kepolisian. Konten berjudul 'Honest Government Ad, Visit West Papua!' dianggap provokatif sehingga berbahaya di tengah hangatnya isu rasialisme dan kerusuhan di Papua.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, beberapa hari yang lalu kementeriannya telah mendapatkan laporan atas konten yang dianggap mengganggu keamanan publik tersebut dari instansi kepolisian. Pihaknya lantas menindaklanjuti dengan meminta pihak Youtube untuk menurunkan video tersebut.
"Konten itu bersifat satir, sehingga apabila ada orang yang tidak memahami dengan baik isu mengenai Papua tentu itu bisa memprovokasi kemarahan warga Papua terhadap NKRI. Ini sangat provokatif, jadi kami lakukan pemblokiran," ujar Fedinandus saat dihubungi Katadata, Jumat (30/8).
Video berdurasi 2.20 menit itu awalnya diunggah pada November 2018 lalu. Namun, konten itu diunggah kembali oleh akun The Juice Media di Twitter pada pekan lalu di tengah protes yang meluas dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Ia mengatakan, banyak konten lama yang diunggah kembali sehingga menjadi ramai dan viral diperbincangkan publik.
(Baca: Alasan Kominfo Perpanjang Pembatasan Internet di Papua)
"(Konten) ini jadi viral. Kemudian polisi meminta kepada kami untuk melakukan takedown dan kami pun menindaklanjuti hal ini kepada YouTube dan mereka melakukannya," jelasnya.
Sejauh ini, menurutnya, belum ada komunikasi langsung antara pihaknya dengan The Juice Media mengenai kebijakan atas pemblokiran konten tersebut.
Sebelumnya, The Juice Media melalui akun Twitternya @thejuicemedia mengeluhkan tindakan Youtube yang memblokir konten milik mereka. Padahal, menurut mereka, iklan palsu pemerintahan yang mereka buat satire tersebut merepresentasikan pemerintah Australia, bukan Indonesia.
"Ini subjek konten yang diminta secara legal diblokir oleh pemerintah Indonesia. Kami bingung karena bahkan kami tak menyamar sebagai pemerintah Indonesia dalam iklan tersebut, tetapi pemerintah Australia. Tungu, apa yang kami katakan..?" tulis akun tersebut.
Hingga saat ini Google Indonesia selaku perwakilan dari YouTube belum menanggapi permintaan komentar dari Katadata.
(Baca: Jokowi: Tak Ada Toleransi Bagi Perusuh dan Tindakan Anarkis di Papua)
Sebagai informasi konten yang diblokir itu sekilas bercerita tentang sindiran terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai penjajah Papua Barat. Sedangkan, pemerintah Australia dianggap sebagai instansi yang sangat mendukung Papua Barat untuk menjadi negara yang bebas dan menolak intervensi dari pemerintah Indonesia tetapi juga sebenarnya ingin mengeruk keuntungan.
"Kunjungilah Papua Barat, tambang tembaga terfavorit di Indonesia. Pusatnya pulau-pulau cantik dan hutan-hutan yang belum dijamah. Penduduk yang ramah dan yang terpenting adalah di sana ada tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Itulah mengapa pemerintah Australia di sini. Kami akan membantu 'teman' mengusir penduduk asli dari tanah mereka agar 'teman' yang lain bisa mengeruk keuntungan. Karena yang bisa menjajah merampok kekayaan alam dan menyisakan remah-remah adalah penduduk asli, kami orangnya," ujar seorang wanita dalam video tersebut.
