Dampak Efisiensi Anggaran ke Investasi Startup Indonesia
Ringkasan
- Efisiensi anggaran pemerintah berpotensi memengaruhi investasi startup, terutama yang bergantung pada dana pemerintah.
- Modal ventura akan semakin selektif dalam mendukung startup yang memiliki ketergantungan tinggi pada belanja pemerintah.
- Sektor yang tidak bergantung pada belanja pemerintah, seperti fintech dan e-commerce, cenderung tidak terpengaruh efisiensi anggaran dan tetap menarik bagi investor.
Membuat ringkasan dengan AI Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. Bagaimana dampaknya ke investasi startup?
Bendahara Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia atau Amvesindo Edward Ismawan Chamdani menilai efisiensi anggaran akan memengaruhi ekosistem startup di Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang sebelumnya mendapat dukungan dana dari pemerintah.
“Modal ventura semakin selektif dalam mendukung startup, terutama yang terlalu bergantung pada ekosistem yang sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah,” kata Edward kepada Katadata.co.id, Jumat (14/2).
Ketika dukungan itu berkurang atau bahkan dihentikan, startup yang terlalu mengandalkan transaksi dengan pemerintah bisa mengalami dampak langsung terhadap metrik bisnis.
“Akibatnya, investor cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana ke model bisnis yang memiliki risiko ketergantungan tinggi terhadap kebijakan fiskal,” ujarnya.
Sejumlah sektor yang bergantung pada belanja pemerintah, seperti infrastruktur digital atau layanan publik berbasis teknologi. Menurut dia, selama proporsi ketergantungan terhadap belanja pemerintah kecil dan startup memiliki strategi diversifikasi pendapatan yang kuat, maka tetap menarik bagi modal ventura.
Sektor lain yang lebih independen dalam pendanaan seperti teknologi keuangan alias fintech, e-commerce, atau energi terbarukan, dinilai tidak terlalu terpengaruh efisiensi anggaran.
Sebab, sektor-sektor itu memiliki model bisnis yang mengandalkan interaksi langsung dengan konsumen serta dukungan dari skema pendanaan alternatif seperti blended finance dan private equity.
Kendati demikian, Edward menyebut masih ada peluang bagi investasi startup di dalam negeri. “Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, minat investor asing terhadap startup Indonesia tetap ada,” katanya.
Sebab investasi akan terus mengalir ke sektor-sektor yang memiliki daya tahan terhadap perubahan kebijakan fiskal dan yang mampu menunjukkan profitabilitas serta model bisnis berkelanjutan.
Prabowo mengatur efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBN dan APBD 2025.
Prabowo menargetkan total penghematan anggaran Rp 306,69 triliun, yang mencakup kementerian dan lembaga Rp 256,1 triliun serta transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
