Berita Efisiensi Anggaran Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Presiden Prabowo Subianto memastikan defisit APBN 2026 akan terjaga di bawah 3% terhadap PDB dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sudah dijalankan pemerintah.

Pemerintah menjalankan efisiensi APBN sebagai kebijakan strategis untuk mengelola defisit dan menjaga kesehatan keuangan negara di tengah berbagai program prioritas.

Kemenkeu membuka kembali blokir anggaran Rp 206,4 triliun agar operasional dasar pemerintah tetap berjalan.

Belum terlambat bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali pemangkasan dana transfer ke daerah sebelum kebijakan tersebut sepenuhnya diimplementasikan pada tahun anggaran 2026.

Menkeu Purbaya berdialog dengan 18 gubernur mengenai pemotongan alokasi dana ke daerah untuk tahun 2026, yang bertemu berbagai protes dan memicu pemangkasan pendanaan.

Lonjakan wisatawan yang tidak diikuti peningkatan signifikan pada sektor akomodasi dan makanan-minuman menjadikan perkembangan pariwisata seolah seperti “ilusi”.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan regulasi baru terkait efisiensi belanja pemerintah untuk mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, mendesak efisiensi anggaran APBN dan APBD yang telah berhasil memotong Rp 8,9 triliun dari anggaran Kementerian Keuangan.

Mayoritas hotel di Jakarta berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tingkat hunian kamar yang anjok.

Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam industri perhotelan di Indonesia, termasuk Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetapkan lanjutan efisiensi APBN 2026 di bawah arahan Prabowo, fokus pada belanja efektif dan program unggulan nasional.

Hippindo mengusulkan pencabutan kebijakan efisiensi anggaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pergerakan ekonomi Indonesia yang tercatat melambat di kuartal pertama 2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa kebijakan efisiensi pemerintah tidak mempengaruhi nilai belanja produk UMKM pada kuartal pertama tahun ini.

Langkah PHK dilakukan karena para pengusaha mengalami penurunan pendapatan secara tahunan sampai 30%. Secara total, 60,48% responden meyakini akan mencatatkan kerugian pada 2025.

Dampak kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto mengancam sektor perhotelan, menyebabkan PHRI dan GIPI mendesak relaksasi pajak dan bantuan finansial.