Menteri Komdigi Meutya Hafid Buka Suara soal Startup Bermasalah di Indonesia
Beberapa startup Indonesia tercatat melakukan fraud alias kecurangan. Sejumlah perusahaan teknologi finansial pembiayaan atau fintech lending juga tercatat telat atau gagal bayar uang lender. Bagaimana tanggapan Menteri Komdigi atau Komunikasi dan Digital Meutya Hafid?
“Di Indonesia, kami memiliki tantangan dalam hal mempercayai startup,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid usai menyampaikan keynote speech dalam acara Tech In Asia Conference 2025 di Jakarta, Rabu (22/10).
Meutya Hafid merujuk pada data yang disampaikan oleh pendiri Bukalapak Achmad Zaky mengenai dampak startup terhadap Indonesia, yakni:
| Big: valuasi US$ 21 miliar lebih, 50 ribu lebih pekerja | Stable Growth: valuasi US$ 6 miliar lebih, 50 ribu lebih pekerja | Gagal: valuasi di bawah US$ 1 miliar | ||
| GoTo Gojek Tokopedia | Tiket.com | RuangGuru | Sirclo | eFishery (0,25) |
| Bukalapak | Kredivo | Bibit | Amartha | Tanihub (0,1) |
| Traveloka | DANA | Halodoc | ESB | Zenius (0,02) |
| Jago | Xendit | AdaKami | Privy | Investree (0,04) |
| Superbank | Ajaib | Kenangan | Flip | Sorabel (0,03) |
| OVO | J&T | Pluang | Reku | CoHive (0,04) |
| Vidio | Blibli | KitaBisa | Pintu | Fabelio (0,02) |
| *Dan jutaan penciptaan lapangan kerja tidak langsung | Qiscus | Gently | ||
| *Dan lebih banyak lagi | ||||
Dari data itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa ada ratusan startup sukses di Indonesia, ketimbang yang bermasalah.
Katadata.co.id merangkum beberapa startup yang diduga melakukan kecurangan atau fraud, di antaranya:
- TaniHub
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan perkara yang diusut kali ini terkait investasi US$ 25 juta atau Rp 400 miliar dari MDI Ventures dan BRI Ventures kepada TaniHub Group dan afiliasi selama 2019 - 2023.
Kejari Jakarta Selatan menduga ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada investasi tersebut.
Penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap keterlibatan pihak lain dan menelusuri aliran dana hasil dugaan korupsi dan TPPU itu.
Unit bisnis di bidang pinjaman online yakni TaniFund mencatatkan kredit macet atau Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari (TWP 90) mencapai 63,93% pada Maret 2023. Platform juga gagal membayar uang pemberi pinjaman alias lender.
Pada awal 2024, para investor mulai digugat ke pengadilan. Ada tiga gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan dengan total nilai gugatan Rp 471,2 juta.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kemudian menutup izin usaha pinjol TaniFund pada 3 Mei 2024. TaniFund wajib menggelar Rapat Umum Pemegang Saham alias RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi.
Gibran Huzaifah, CEO eFishery yang kini jabatannya ditangguhkan, mengakui dirinya memoles angka laporan keuangan. Berikut daftar startup yang melakukan hal serupa.
Laporan hasil investigasi awal FTI Consulting, yang ditunjuk oleh manajemen eFishery di bawah investor, menyebutkan manajemen sebelumnya diduga menggelembungkan dana perusahaan US$ 600 juta atau Rp 9,8 triliun (kurs Rp 16.331 per US$) selama Januari - September 2024.
Di tengah kasus penggelembungan dana yang masih berjalan, eFishery melaporkan dua petinggi ke polisi di tengah dugaan fraud. Keduanya berinisial G dan C. Laporan ini disampaikan ke Polda Metro, Mabes Polri Bareskrim, dan OJK.
Dalam laporan terbaru dari FTI Consulting yang ditinjau oleh Bloomberg, eFishery disebut merugi US$ 50 juta atau Rp 819,3 miliar (kurs Rp 16.390 per US$) sepanjang tahun lalu, menurut laporan DealStreetAsia. Startup ini dinilai tidak layak secara komersial dan sebagian besar bisnisnya harus ditutup.
- Investree
Eks CEO Investree Adrian Gunadi ditangkap interpol saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan langsung diamankan oleh tim penyidik pada 26 September. Ia sebelumnya buron dan berada di Qatar.
Adrian Gunadi diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK dengan kerugian mencapai Rp 2,7 triliun. Ia terancam hukuman hingga 10 tahun penjara.
Selain itu, ada beberapa startup fintech lending yang diduga mengalami gagal bayar lender. Yang terbaru yakni Dana Syariah Indonesia.
“Kami tahu ada beberapa kasus. Sebetulnya angkanya tidak banyak, tetapi kemudian ini menghukum ekosistem digital cukup besar di Tanah Air,” ujar Meutya Hafid.
Padahal, menurut dia, ekosistem digital Indonesia berkembang pesat. Nilainya diperkirakan US$ 90 miliar atau Rp 1.424 triliun (kurs Rp 15.818 per US$) tahun lalu, menurut laporan Google, Temasek, dan Bain bertajuk ‘e-Conomy SEA 2024’.
Angka tersebut naik 13% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan tahun lalu US$ 80 miliar.
Sektor dengan peningkatan paling tinggi yakni pariwisata atau online travel. Rinciannya sebagai berikut:
- E-commerce: naik 11% menjadi US$ 65 miliar atau Rp 975 triliun
- Online trave: naik 24% menjadi US$ 9 miliar
- Transportasi dan makanan: naik 13% menjadi US$ 9 miliar
- Media: naik 12% menjadi US$ 8 miliar
- Fintech, yang terdiri dari:
- Pembayaran online: naik 19% menjadi US$ 404 miliar
- Pinjaman online: naik 27% menjadi US$ 9 miliar
- Aset kelolaan alias AUM investasi online: naik 32% menjadi US$ 5 miliar
- Asuransi online: naik 18% menjadi US$ 200 juta
Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan naik 300% dibandingkan 2024 menjadi US$ 210 miliar – US$ 360 miliar pada 2030. Perkiraan ini dengan syarat pemanfaatan kecerdasan buatan alias AI dimaksimalkan di banyak sektor.
Untuk mendukung startup Indonesia, Komdigi menghadirkan beberapa program, di antaranya:
- Garuda Spark Innovation Hub adalah program untuk mengembangkan talenta digital dan ekosistem startup
- Digital Innovation Hub, wadah kolaborasi bagi seluruh bagian di ekosistem startup nasional
- Data Startup Indonesia, yang berfungsi sebagai peta komprehensif untuk sistem digital Indonesia, serta memuat informasi tentang startup, investor, semua sektor dan region
“Kami juga akan membangun Digital Startup Index, framework maturatif yang dibuat untuk mengetahui dan mendukung potensi struktur ekosistem di Indonesia,” ujar Menteri Komdigi Meutya Hafid.
