Indonesia Teken Kesepakatan Ekonomi Digital ASEAN, Apa Untung dan Risikonya?
Indonesia bersama 10 negara anggota ASEAN lainnya resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11). Kesepakatan ini diharapkan membuka peluang ekonomi digital kawasan yang diproyeksikan mencapai US$ 2 triliun atau Rp 36.516 triliun (kurs Rp 18.258 per US$) pada 2030.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan DEFA menjadi kesempatan besar bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital. Perjanjian tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi dunia usaha, membuka prospek pekerjaan, serta memberdayakan generasi muda di kawasan.
"ASEAN Digital Economy Framework Agreement merupakan kesempatan besar untuk memastikan pertumbuhan di masa depan, dengan potensi untuk membuka ekonomi digital senilai 2 triliun dolar AS pada tahun 2030," ujar Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center, Manila, Filipina, Minggu (14/11).
Pemerintah Indonesia mengoptimalkan implementasi DEFA sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan 8% pada 2028/2029.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kesepakatan ekonomi digital ASEAN itu membuka peluang untuk memperluas perdagangan digital, meningkatkan transaksi lintas negara, serta memperkuat partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem digital kawasan.
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026, nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$ 446 miliar pada 2035. Implementasi DEFA diharapkan mendukung pencapaian potensi tersebut melalui perluasan pasar digital dan peningkatan transaksi lintas negara.
Lantas, apa saja dampak dan peluang yang dapat diperoleh Indonesia dari kesepakatan DEFA?
1. Memperluas Pasar Digital dan Peluang UMKM
Salah satu manfaat DEFA, menurut pemerintah, yakni membuka akses pasar digital yang lebih luas bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kesepakatan ini diharapkan memberikan peluang bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di kawasan ASEAN yang memiliki populasi sekitar 693 juta jiwa.
Airlangga mengatakan salah satu manfaat utama DEFA yaitu peningkatan efisiensi perdagangan lintas-negara melalui digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta penguatan konektivitas ASEAN Single Window.
Harmonisasi sistem perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses ekspor-impor.
Dengan prosedur perdagangan yang lebih sederhana, UMKM Indonesia berpeluang lebih mudah terhubung dengan rantai pasok regional serta memasarkan produknya kepada konsumen di negara-negara ASEAN.
Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia digital melalui program upskilling dan reskilling, serta kerja sama pengembangan talenta antarnegara ASEAN.
Namun, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil mengingatkan adanya risiko ketimpangan manfaat dari implementasi DEFA. Dalam siaran pers pada 14 November, INFID menilai negara-negara dengan kapasitas teknologi, logistik, dan modal yang lebih kuat berpotensi memperoleh manfaat lebih besar.
INFID juga memperingatkan UMKM Indonesia berisiko menghadapi tekanan persaingan dengan pelaku usaha dari negara ASEAN lain yang lebih unggul dalam teknologi, logistik, dan permodalan.
2. QRIS Berpeluang Jadi Pemain Utama Pembayaran Digital ASEAN
Sektor pembayaran digital juga menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia melalui implementasi DEFA.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam sektor pembayaran digital di kawasan ASEAN berkat keberadaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Menurut Nailul, jumlah penduduk Indonesia yang besar, penetrasi internet yang terus meningkat, serta perkembangan QRIS menjadi modal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem pembayaran digital kawasan.
"Dengan penduduk nomor 4 di dunia, penetrasi internet, saya rasa ekonomi digital Indonesia memang berpotensi naik secara signifikan. Sektor yang bisa jadi pendorong adalah sektor pembayaran. Indonesia dengan QRIS-nya bisa jadi pemain utama pembayaran di ASEAN," kata Nailul dikutip dari Antara, Selasa (17/11).
Sejalan dengan itu, Airlangga mengatakan DEFA membuka peluang penguatan konektivitas pembayaran digital antarnegara, termasuk melalui perluasan penggunaan QRIS di kawasan ASEAN.
Peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat partisipasi UMKM dan merchant lokal dalam ekonomi digital kawasan.
3. Memperkuat Industri AI dan Infrastruktur Digital
Implementasi DEFA juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas teknologi, khususnya di bidang kecerdasan artifisial (AI), keamanan siber, pusat data, dan komputasi awan.
Airlangga mengatakan penguatan kapasitas teknologi tersebut menjadi bagian dari peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri digital nasional.
Namun, Nailul mengingatkan kemampuan Indonesia dalam pengembangan AI masih tertinggal. Oleh karena itu, besarnya potensi pasar domestik perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas industri digital nasional.
Menurut dia, Indonesia jangan hanya menjadi konsumen produk dan layanan digital dari negara lain. Pemerintah perlu memastikan perusahaan digital yang memanfaatkan pasar domestik juga mengembangkan kegiatan usaha dan pengolahan data di dalam negeri. Selain itu, ketimpangan infrastruktur digital antarnegara ASEAN juga menjadi tantangan dalam implementasi DEFA.
Nailul menyoroti masih adanya wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan akses internet secara memadai atau mengalami blind spot internet. Kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan pemanfaatan ekonomi digital antardaerah.
"Masih banyak negara di ASEAN yang masih ketinggalan secara infrastruktur digital. Termasuk Indonesia, di mana masih banyak terdapat blind spot internet. Akibatnya, ketimpangan pemberdayaan internet juga jauh tertinggal," ujar Nailul.
4. Pemerintah Diminta Memperkuat Lokalisasi Data
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam implementasi DEFA yakni pengelolaan data. Nailul menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan lokalisasi data untuk memastikan aktivitas ekonomi digital yang memanfaatkan data masyarakat Indonesia turut memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik.
Menurut dia, perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia diharapkan tidak hanya menjadikan negara ini sebagai basis konsumen, tetapi juga mengembangkan kegiatan usaha dan pengolahan data di dalam negeri.
"Keinginan pemerintah adalah menahan data masyarakat tetap stay di Indonesia. Ini sangat berkaitan dengan Indonesia yang banyak dibangun pusat data, tapi penggunanya di Singapura," kata Nailul.
Ia menambahkan pemerintah perlu mempertahankan lokalisasi data di Indonesia dan meminta perusahaan yang menggunakan data masyarakat untuk turut membuka serta mengolah data di dalam negeri.
Dengan demikian, nilai tambah dari aktivitas ekonomi digital diharapkan dapat dinikmati perekonomian nasional dan tidak mengalir ke negara lain.
Nailul mengingatkan tanpa persiapan infrastruktur dan regulasi yang memadai, manfaat DEFA berisiko lebih banyak dinikmati negara-negara dengan kesiapan ekosistem digital yang lebih tinggi, seperti Singapura.
Kekhawatiran mengenai pengelolaan data juga disampaikan INFID. Dalam siaran pers, INFID menyoroti pengaturan arus data lintas-batas, larangan lokalisasi data, serta pembatasan kewajiban transfer teknologi dalam DEFA.
Menurut INFID, ketentuan tersebut berpotensi mempersempit ruang kebijakan negara untuk melindungi data, mengembangkan industri digital nasional, dan memastikan akuntabilitas perusahaan.
INFID juga menilai aturan DEFA terkait data, privasi, dan tata kelola AI dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat serta pelaksanaan hak asasi manusia di Asia Tenggara dalam jangka panjang.
5. Penguatan Pelindungan Data dan Keamanan Transaksi Digital
Selain membuka peluang perdagangan dan pembayaran lintas negara, DEFA juga diarahkan untuk memperkuat pelindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, dan kepercayaan konsumen.
Pemerintah mendorong penguatan standar pelindungan data serta kerja sama antarnegara ASEAN untuk mencegah penipuan daring.
Aspek tersebut menjadi penting seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan transaksi lintas negara. Penguatan keamanan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan digital kawasan.
Airlangga mengatakan pemerintah juga akan mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan implementasi kesepakatan tersebut.
Pasca-penandatanganan DEFA, pemerintah memprioritaskan percepatan proses ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta identifikasi kebutuhan penyesuaian aturan dan penguatan kelembagaan.
Langkah itu juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital nasional agar berbagai komitmen dalam perjanjian dapat dilaksanakan secara efektif.
Nailul mengingatkan pemerintah perlu menyiapkan aturan main terkait DEFA dan ekonomi digital agar manfaat kesepakatan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, pemerintah, serta pelaku usaha digital dalam negeri.
Di sisi lain, INFID bersama organisasi masyarakat sipil yang menandatangani siaran pers tersebut meminta pemerintah menunda pemberlakuan DEFA setelah penandatanganan. Mereka juga mendorong DPR melakukan kajian komprehensif sebelum proses ratifikasi.
INFID menyebut sebagian besar perjanjian ASEAN memberikan waktu setidaknya 180 hari bagi negara anggota untuk menyelesaikan proses internal, termasuk ratifikasi melalui DPR di Indonesia, serta menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN sebelum perjanjian berlaku secara hukum.
Selain itu, INFID meminta pemerintah membuka teks resmi DEFA dan studi BCG secara utuh kepada publik agar metodologi dan asumsi proyeksi ekonomi digital tersebut dapat diverifikasi secara independen.
INFID juga mendorong konsultasi bermakna dengan masyarakat sipil dan kelompok terdampak dalam proses ratifikasi maupun penyusunan aturan turunan DEFA.
Organisasi tersebut mengusulkan agar implementasi DEFA berpijak pada prinsip kedaulatan digital, hak asasi manusia, keadilan gender, dan keadilan ekologis. INFID turut menyoroti potensi peningkatan kebutuhan air, energi, lahan, dan mineral kritis, serta risiko bertambahnya beban kerja perawatan tidak berbayar bagi perempuan dan kekerasan berbasis gender di ruang digital.
Dengan kesiapan regulasi, infrastruktur, dan industri digital nasional, Indonesia diharapkan tidak hanya memperoleh manfaat dari perluasan pasar ASEAN, tetapi juga mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak ekonomi digital di kawasan.
