BSSN Ungkap Progres Pencarian Hacker Bjorka Selama Setahun
Presiden Jokowi atau Joko Widodo membentuk tim khusus untuk menyelidiki peretas alias hacker Bjorka pada September 2022. Bagaimana progresnya setelah setahun pencarian?
“Nanti kami update,” kata Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Ariandi Putra usai menghadiri acara Security Day 2023: Cybershield 360, Safeguarding Your Business in the Digital Age, di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (24/10).
Saat ditanya apakah hacker Bjorka sudah ditemukan, ia menegaskan hal tersebut bisa dijawab oleh Polri.
Ia menyampaikan bahwa pencarian Bjorka berada di bawah kewenangan Polri. BSSN tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan hukum di lapangan.
Ariandi mengatakan bahwa BSSN telah menyerahkan semua dokumen dan bahan pembelajaran lainnya terkait pencarian Bjorka kepada Polri. “BSSN mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan institusi,” ujar dia.
BSSN mencatat ada 207 dugaan kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun ini. Kebocoran data paling banyak terjadi di pemerintahan.
“BSSN berhasil mendeteksi 207 dugaan insiden data breach di Indonesia sepanjang tahun,” kata Ariandi.
Ariandi mengatakan insiden terbanyak terjadi di administrasi pemerintahan yakni 55%. Menurut dia, ini wajar karena administrasi pemerintahan mempunyai sistem elektronik yang banyak.
“Ada ratusan bahkan ribuan sistem elektronik di kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Rincian insiden kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun ini berdasarkan hasil deteksi BSSN di antaranya:
- Administrasi pemerintah 55%
- Keuangan 10%
- Transportasi 6%
- Teknologi informasi dan komunikasi 3%
- Pangan 2%
- Kesehatan 1%
- Pertahanan 1%
- Lainnya 16%
Pada September 2022, Presiden Jokowi membentuk tim darurat untuk mencari hacker Bjorka. Tim darurat itu terdiri Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, BSSN, Badan Intelijen Negara alias BIN, dan Polri.
Namun Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Irjen Pol. Dono Indarto mengatakan, penelusuran Bjorka diserahkan ke penegak hukum. "Jadi apa yang muncul, isu, dan lainnya, sudah diserahkan kepada penegak hukum," katanya di kantor Google Indonesia, tahun lalu (25/10/2022).
Ia hanya menyampaikan bahwa instansi yang berhak melihat data yang diunggah oleh hacker Bjorka adalah kepolisian.
Dia juga menegaskan bahwa BSSN bertugas memonitor serangan siber selama 24 jam. “Banyak sekali anomali traffic setiap hari. Dalam satu tahun lebih kurang satu miliar,” kata dia.
Hacker Bjorka viral setelah mengunggah 1,3 miliar data SIMCard ponsel warga Indonesia pada September 2022.
Berikut daftar kasus peretasan yang diduga ulah Bjorka:
- Dugaan peretasan sebanyak 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi.
- Dugaan peretasan sebanyak 44,2 juta data pengguna MyPertamina. Ukuran data diklaim mencapai 30 GB yang terdiri dari keterangan berupa nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, dan pengeluaran pengguna. Data yang diperoleh pada November 2022 ini dijual seharga US$ 25 ribu atau Rp 392 juta.
- Dugaan peretasan 1,3 miliar data registrasi SIM Card milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Data sebesar 87 GB ini berisi NIK, nomor ponsel, operator telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Data dilego senilai US$ 500 ribu atau Rp 745 juta.
- Dugaan peretasan 105 juta data masyarakat yang terkait pemilihan umum. Data berupa NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, hingga umur.
- Dugaan peretasan data 26 juta riwayat penelusuran pelanggan IndiHome. Data meliputi kata kunci, email, nama, jenis kelamin, dan NIK. Namun dugaan ini dibantah oleh SVP Corporate Communication and Investor Relation Telkom Ahmad Reza.
- Dugaan peretasan data pribadi beberapa pejabat, di antaranya: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Puan Maharani.
