Situs Kementerian Pertahanan Tak Bisa Diakses, Ini Kata Ahli IT

Situs Kemenhan atau Kementerian Pertahanan tak bisa diakses sejak kemarin (8/1). Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya mengungkapkan alasannya.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, situs Kemenhan tidak bisa diakses dan menampilkan keterangan ‘situs ini tidak dapat dijangkau’ baik melalui ponsel maupun personal computer alias PC sejak Senin (8/1) hingga Selasa siang (9/1). Situs dapat diakses pada Selasa pukul 15.30 WIB.

“Ada beberapa kemungkinan penyebab yakni server down, eror atau memang di-nonaktifkan sementara karena maintenance atau alasan lainnya,” kata Alfons kepada Katadata.co.id, Selasa (9/1).

"Kalau peretasan atau hack, biasanya di-deface dan hacker akan capture," Alfons menambahkan.

Dugaan lainnya yakni serangan Distributed Denial-of-Service atau DDos. "Tapi ini pengelola server yang bisa memberi informasi," katanya.

DDoS merupakan modus serangan siber berupa membanjiri situs web dengan lalu lintas internet palsu. Pelaku mengoordinasikan sejumlah perangkat seperti komputer atau Internet of Things (IoT) yang masif untuk mengakses situs sasaran.

Katadata.co.id sudah mengonfirmasi sulitnya situs diakses kepada Kemenhan. Namun belum ada tanggapan.

Kemenhan belakangan viral di media sosial setelah debat capres alias calon presiden pada Minggu malam (7/1). Sebab, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal anggaran Kemenhan.

"Kementerian pertahanan menjadi kementerian dibobol oleh haker 2023. Ini ironi, dengan Rp 700 triliun anggaran kementerian pertahan tidak bisa mempertahankan itu," ujar Anies saat debat capres, Minggu (7/1).

Ia mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan yang justru digunakan untuk membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista bekas. Padahal, Anies mencatat bahwa lebih dari separuh tentara di Indonesia tidak memiliki rumah dinas.

Selain itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan capaian Minimum Essential Force alias MEF Indonesia hanya 65,4% dari 79%. Selain itu, posisi Indonesia di Global Peace Index (GPI) disebut menurun.

"Apa solusi Anda," tanya Ganjar kepada Prabowo saat debat capres.

Prabowo menyampaikan, anggaran belanja terganggu pandemi Covid-19. "Jadi (anggaran) yang kami ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," katanya.

Prabowo mengatakan dirinya sebagai anggota kabinet harus loyal terhadap keputusan tersebut. "Jadi saya tak banyak berbicara di depan umum," katanya.

Staf Khusus Sri Mulyani yakni Yustinus Prastowo menjelaskan, pandemi corona mendorong respons kebijakan yang baik serta penanganan dengan segenap daya upaya, untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi Indonesia.

"Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan didukung DPR yaituAPBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi covid-19, antara lain melalui kebijakan refocusing anggaran," kata Yustinus kepada Katadata.co.id, Selasa (10/1).

Kebijakan itu melalui keputusan sidang kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, penyesuaian atau refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid-19.

Kebijakan tersebut berlaku untuk semua kementerian dan lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi covid-19.

Selain itu, refocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan serta diputuskan oleh masing-masing kementerian dengan memilah kegiatan yang bisa ditunda. Sebab, kementerian terkait lebih memahami kegiatan yang paling mendesak, prioritas dan dapat ditunda karena pandemi corona.

"Refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan untuk ditunda. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan pemblokiran ini dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," kata Yustinus.

(REVISI: Ada perubahan pada paragraf kedua, setelah situs Kemenhan bisa diakses pada Selasa sore (9/1)).