Kominfo Batal Bangun Pusat Data Nasional Labuan Bajo, Perbesar di IKN
Buat ringkasan dengan AI
Kominfo batal membangun PDN alias Pusat Data Nasional Labuan Bajo. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengalihkan fungsi ke PDN di IKN atau Ibu Kota Negara.
Awalnya Kominfo berencana membangun empat Pusat Data Nasional yakni di Cikarang, Batam, Labuan Bajo, dan IKN.
“Tapi setelah diskusi, pimpinan memutuskan akan lebih ideal bila Pusat Data Nasional Labuan Bajo dilebur ke IKN,” kata Pelaksana tugas alias Plt Direktur Layanan Aplikasi Informasi Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo Aris Kurniawan di lahan pembangunan PDN Cikarang, Selasa (6/2).
Dengan begitu, kapasitas Pusat Data Nasional IKN diperbesar empat kali lipat.
Kapasitas penyimpanan Pusat Data Nasional Cikarang maksimal 40 petabita. Jika kapasitas Pusat Data Nasional IKN empat kali lipat, maka bisa menyimpan data maksimal 160 petabita.
Rincian pembangunan tiga Pusat Data Nasional yakni:
- Pusat Data Nasional Cikarang: progres pembangunan 31,74%. Penyelesaian dipercepat dari target awal Oktober menjadi Agustus. Pemerintah memperoleh pinjaman atau loan dari Prancis 164.679.680 Euro atau sekitar Rp 2,7 triliun.
- Pusat Data Nasional Batam: Memperoleh pinjaman dari Korea Selatan setara Rp 2,2 triliun.
- Pusat Data Nasional IKN: Kominfo masih menunggu persetujuan pendanaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.
Pusat Data Nasional akan menyimpan data Kementerian dan Lembaga (K/L). Selama ini ada 629 pusat data di pemerintah pusat maupun daerah. Sebanyak 400 di antaranya menyatakan akan terintegrasi dengan PDN.
Data bersifat strategis wajib ditempatkan di Pusat Data Nasional. Sementara itu, data terbuka bisa juga menggunakan layanan cloud milik swasta seperti Google Cloud, Amazon Web Services alias AWS hingga Alibaba Cloud.
“Layanan swasta itu harus sudah tersertifikasi atau dikurasi pemerintah, sehingga keamanannya bisa terjaga,” kata Aris.
Harapannya, integrasi data lewat Pusat Data Nasional mendorong efisiensi pengelolaan pusat data dan pada akhirnya mendukung peningkatan layanan e-government.
Sebab, semua layanan seperti BPJS, imigrasi hingga kesehatan akan bisa diakses dalam satu portal atau aplikasi.
Selain itu, Pusat Data Nasional bertujuan menghasilkan Satu Data Indonesia yang dapat berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
