Starlik Meluncur di RI, Pengamat Ingatkan Kedaulatan Data Nasional

Jaringan internet satelit, Starlink milik Elon Musk resmi diluncurkan di Indonesia dari di Bali pada Minggu (19/5).  Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai penting untuk memastikan kedaulatan data nasional.

“Yang kita permasalahkan bukannya data bocor karena pakai Starlink, tetapi kedaulatan data. Jadi maksudnya yang mengelola metadata pengguna internet Indonesia itu harus orang Indonesia,” kata Alfons dalam sambungan telepon dengan Katadata, Minggu (19/5).

Alfons mencontohkan, setiap media sosial memiliki data masing-masing penggunanya. Ia mencontohkan WhatsApp yang memiliki data percakapan seluruh penggunanya, tetapi dienkripsi sehingga tidak bisa dibaca.

Sementara pada metadata, setiap penyedia jasa harus bisa membacanya karena perlu tahu kebiasaan masing-masing penggunanya. Namun, hal ini tidak boleh disebarkan ke pihak lain.

“Kalau metadata dipergunakan pihak lain, itu rugi besar. Itu yang harus kita khawatirkan, bukannya kebocoran data. Dengan itu, mereka bisa melakukan pemetaan, demografi, banyak sekali yang bisa didapat dari metadata,” ujar Alfons. 

Sekata dengan Alfons, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Dahlian Persadha, mengatakan saat ini Starlink hanya memiliki izin Internet Service Provider alias ISP. Dengan izin itu, Starlink hanya memberi akses internet sehingga aspek keamanan data akan lebih banyak diarahkan pada pengguna.

Pratama juga menjelaskan, baik ISP lokal maupun Starlink biasanya juga menawarkan beberapa fitur keamanan data seperti anti DDos. Meski begitu, fitur yang ditawarkan biasanya hanya bersifat dasar.

“Ini lebih untuk menjaga supaya serangan siber yang dilakukan oleh peretas tidak mengganggu pelanggan lainnya dari ISP yang sama,” kata Pratama pada Katadata, lewat pesan teks, Minggu (19/5).

Oleh sebab itu, Alfons menyarankan pemerintah untuk memastikan satelit Starlink berada di Indonesia, alih-alih negara tetangga. Bila satelit ini mengorbit ke negara lain, bisa-bisa data ini dipergunakan untuk kepentingan masing-masing negara.

Hal ini juga sudah diperhatikan oleh pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informati Budi Arie Setiadi mengatakan masih ada tiga aspek yang akan menjadi pertimbangan operasional Starlink di Indonesia, salah satunya adalah network operation center alias NOC. Aspek ini meliputi tempat terpusat yang berfungsi menjaga dan mengontrol kondisi jaringan perusahaan.

 Budi bilang, Starlink wajib membangun NOC di Indonesia, bukan di negara lain. Tujuannya adalah agar pemerintah bisa punya andil seandainya Starlink melanggar regulasi yang ada. Salah satu perhatian pemerintah adalah agar jangan sampai keamanan data para pengguna Starlink terganggu. 

“Ini berbahaya, karena semua satelitnya Elon Musk ini bergerak, nanti pas masuk negara lain, data kita diambil. Kita juga enggak mau, itu kita jaga” ujar Budi. 

Selain itu, Budi juga memastikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bisa digunakan untuk menjaga keamanan data para pengguna Starlink. Namun, UU ini hanya bisa berlaku kalau NOC Starlink ada di Indonesia. 

Di sisi lain, Alfons meminta pemerintah fokus menargetkan jangkauan internet Starlink di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Misalnya di hutan, daerah pertambangan yang sulit untuk menarik kabel fiber optic, hingga kapal yang berlayar di lautan.

 “Kalau bisa, jangan terlalu difasilitasi ke daerah yang sudah banyak penduduk dan ada ISP. Kasihan juga ISP yang ada jadi susah bertahan ya,” ujarnya.