Pemerintah Akan Bayar Rp 131 M ke Hacker untuk Pusat Data Nasional?

Hacker atau peretas meminta tebusan US$ 8 juta atau Rp 131 miliar atas akses ke Pusat Data Nasional Sementara. Apakah Pemerintah akan membayar mereka?

“Masa kami mau, yang benar saja,” kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian usai Konferensi Pers terkait Update Pusat Data Nasional Sementara di Press Room Kominfo di Jakarta, Senin (24/6).

Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Nezar Patria menyampaikan, Pemerintah belum memutuskan hal tersebut. “Kami sedang berkonsentrasi untuk mengisolasi data-data yang terkena dampak,” katanya.

Sementara itu, data Pusat Data Nasional Sementara sudah beredar di dark web. Data ini juga sudah diverifikasi ke Kepolisian, dan hasilnya benar ada kebocoran data.

Pemerintah pun masih menelusuri data-data lain yang mungkin diunggah oleh hacker di dark web.

Sementara itu, Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan ada 210 instansi baik di pusat maupun daerah yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Sementara yang mengalami gangguan.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan tidak memerinci instansi apa saja yang terkena dampak. Merujuk pada laman Kominfo, ada 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 - 2021. Selain itu, ada 13 provinsi, 105 kabupaten, dan 31 kota.

Rincian daftar kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 - 2021 di antaranya:

1. ANRI
2. BKN
3. BNPB
4. BSSN
5. Dewan Kerajinan Nasional
6. DKPP
7. Kementerian Agama
8. Kementerian ATR/BPN
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Kementerian Pendidikan dan Budaya
13. BSN
14. Kantor Staf Presiden
15. Badan Pengawas Pemilu
16. BAPPENAS
17. Badan Informasi Geospasial
18. Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional atau DKKDN
19. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
20. BMKG
21. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
22. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI
23. BPJS
24. BPOM
25. Badan Pusat Statistik atau BPS
26. BRIN
27. Kemenko PMK
28. Kementerian ESDM
29. Kementerian Hukum dan HAM
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Keuangan
32. Kementerian Komunikasi dan UKM
33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
34. Kementerian Koperasi dan UKM
35. Kementerian Luar Negeri
36. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
38. Kementerian Perdagangan
39. Kementerian Pertanian
40. Kementerian PUPR
41. Kementerian Sosial
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
44. Komisi Yudisial
45. Komnas HAM
46. LAPAN
47. Lembaga Administrasi Negara
48. Mahkamah Konstitusi
49. Ombudsman
50. Perpustakaan Nasional
51. PPATK
52. Setjen DPR
53. Setjen MPR
54. BAPETEN
55. Kementerian Perhubungan
56. LKPP

Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya menyampaikan, Pusat Data Nasional Sementara diserang oleh hacker menggunakan ransomware merupakan hal yang luar biasa.

“Tidak ada yang luar biasa dengan ransomware baru apapun namanya. Yang luar biasa parah itu, data center sekelas pusat data nasional yg mengelola ribuan virtual machine bisa sampai terkena ransomware,” kata Alfons kepada Katadata.co.id, Senin (24/6). 

Selain itu, menurut dia akan sangat menyedihkan jika hacker mencuri data di Pusat Data Nasional Sementara. “Data berhasil diambil itu mengindikasikan ransomware berhasil bercokol di sistem untuk jangka waktu yang lama. Berhari-hari sehingga sempat menyalin data server,” ujar dia.