Hampir 160 Juta Data di Indonesia Bocor, Terbanyak ke-13 Dunia

Desy Setyowati
28 Juni 2024, 11:32
hacker, data bocor, pusat data nasional
Bing Image Creator, Katadata/Desy Setyowati
Ilustrasi hacker menyerang pusat data nasional
Button AI SummarizeBuat ringkasan dengan AI

Indonesia menempati urutan ke-13 di dunia sebagai negara paling banyak mengalami insiden data bocor per 15 April, menurut riset Surfshark. Ini belum menghitung Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya yang memuat 282 data Kementerian dan Lembaga (K/L).

Surfshark mencatat, 156,8 juta data bocor di Indonesia sejak 2004 – 15 April. Jumlahnya setara 0,9% dari total kebocoran data secara global yang mencapai 17,2 miliar.

Kebocoran data paling banyak terjadi pada 2020 berdasarkan data Surfshark. Rinciannya sebagai berikut:

Data kebocoran data di Indonesia 2004 - 15 April 2024
Data kebocoran data di Indonesia 2004 - 15 April 2024 (Katadata/Desy Setyowati, Surfshark)

Data itu belum menghitung Pusat Data Nasional Sementara yang memuat data 282 data Kementerian dan Lembaga, termasuk informasi masyarakat di dalamnya. Pusat Data Nasional Sementara disusupi oleh Brain Cipher Ransomware pada 17 Juni dan belum pulih hingga hari ini (28/6).

Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko mengatakan, perusahaan, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo, dan Bareskrim Polri berupaya menangani serangan ransomware. Serangan ransomware membuat data milik instansi pemerintah tak dapat terselamatkan.

"Yang jelas, data yang terkena ransomware sudah tidak bisa kami recovery," kata Herlan dalam jumpa pers di Kominfo, Jakarta, Rabu (26/6).

Telkom menghubungi para instansi yang menjadi pelanggan Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya, untuk memastikan apakah mereka memiliki data cadangan di infrastruktur lain. “Kami mengidentifikasi tenant yang memang sudah memiliki backup," kata Herlan.

Selain itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan membayar hacker uang tebusan US$ 8 juta atau Rp 131 miliar. “Tidak akan,” kata dia usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang Perekonomian di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...