Menkominfo Budi Arie Lantik Pejabat Baru Atasi Peretasan Pusat Data

Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama. Salah satunya bertugas menangani peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Ketujuh pejabat yang dilantik di antaranya:

1. Ervan Fathurokhman Adiwidjaja sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
2. Mediodecci Lustarini sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
3. Aris Kurniawan sebagai Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
4. Marroli Jeni Indarto sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
5. Aryo Pamoragung sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Mohammad Fahmi Kurniawan sebagai Inspektur IV Inspektorat Jenderal
7. Nunik Purwanti sebagai Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi memberikan tugas kepada Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika Aris Kurniawan sebagai berikut:

• Penyelesaian penanganan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 secara cepat dan aman, serta memperhatikan keamanan siber dalam jangka panjang
• Memprioritaskan pemulihan layanan tenan maupun aplikasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas
• Menyelesaikan pembangunan dan operasionalisasi Pusat Data Nasional permanen di Cikarang dengan tingkat keamanan dan tata kelola yang mumpuni sesuai masterplan tata kelola dan kelembagaan
• Memastikan kinerja perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dapat tercapai sesuai target, serta berjalan optimal untuk menghadirkan integrasi interoperabilitas dan efisiensi layanan publik secara nasional

“Tugas ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar layanan birokrasi harus diselesaikan paling lambat mulai akhir bulan ini,” kata Budi Arie dalam keterangan pers, Selasa (9/7).

Sementara itu, tugas bagi Sekretaris Ditjen SDPPI Ervan Fathurokhman Adiwidjaja, Sekretaris Ditjen IKP Mediodecci Lustarini, serta Sekretaris BPSDM Aryo Pamoragung, Menkominfo sebagai berikut:

• Tata kelola internal unit kerja masing-masing, terutama terkait penajaman program prioritas yang berhubungan dengan reformasi birokrasi tematik dan dampaknya harus dapat dipertanggungjawabkan, serta dirasakan oleh masyarakat maupun stakeholders
• Mengevaluasi, menjalankan, serta mengintegrasikan proses bisnis layanan guna meningkatkan nilai AKIP atau Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Reformasi Birokrasi, dan indeks kerja anggaran di lingkungan unit kerja masing-masing.
• Menyelesaikan seluruh hasil temuan tindak lanjut BPK, memastikan akuntabilitas dan integritas pemusatan kerja yang memiliki pelayanan publik dan kerawanan penyalahgunaan anggaran, serta wewenang untuk membangun zona integritas.
• Mengawal dan memastikan kualitas berjalan untuk seluruh program dengan rinci dan pruden, monitor dengan ketat semua kerangka acuan kerja dan Rancangan Anggaran Biaya.

“Jangan asal-asalan. Jangan asal submit. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Menteri Kominfo Budi Arie.

Tugas untuk Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Ditjen IKP Marroli Jeni Indarto sebagai berikut:

• Mencari terobosan guna penguatan sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di bidang politik, hukum hingga keamanan
• Menetapkan langkah strategis untuk memperluas akses publik terhadap informasi terkait kebijakan politik, hukum dan Hak Asasi Manusia alias HAM.

“Cari inovasi, ide dengan out of the box untuk etos kerja yang efektif dan secara spesifik menjangkau target-target yang tepat. Ini perlu perombakan bisnis yang selama ini dijalankan. Harus bisa sekreatif mungkin untuk menjangkau gen Z atau milenial,” kata dia.

Lalu, tugas untuk Inspektur IV Mohammad Fahmi Kurniawan yakni:

• Meningkatkan pengawasan internal terhadap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Sekretariat Jenderal dengan memanfaatkan project management dan manajemen risiko
• Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK untuk Ditjen Aptika dan Setjen, sehingga memperoleh opini BPK tahun depan dapat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP
• Mendampingi dan mengawal pencapaian Indeks RJP Ditjen Aptika dan Setjen
• Memastikan akuntabilitas kinerja dapat berjalan optimal, sehingga nilai AKIP 2024 dapat mencapai 70 atau lebih, agar satuan kerja yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dapat meningkat predikatnya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tugas untuk Sekretaris Komisi Informasi Pusat Nunik Purwanti yakni meningkatkan kualitas tata kelola Sekretariat KIP.