Seminggu Dapat Kunci Akses Pusat Data Gratis, 30 Layanan Publik Pulih
Sebanyak 30 layanan publik pulih sepekan setelah pemerintah mendapatkan kunci akses ke sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya gratis dari hacker atau peretas.
“Hingga Selasa (9/7) pukul 19.00 WIB, total 30 layanan di 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil dipulihkan atau Go Live,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dikutip dari laman resmi Kemenko Polhukam, Kamis (11/7).
“Kominfo mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terkena dampak. Kini secara gradual kami atasi dengan hati-hati,” ujar dia.
Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi, sebanyak 167 dari 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang menggunakan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya, terkena dampak peretasan.
Hadi menyampaikan, pemulihan sistem di kementerian dan lembaga lain masih dilakukan. “Saat ini, ada sekitar tujuh layanan dari enam kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” ujar dia.
Selain dekripsi, Hadi mengatakan proses percepatan pemulihan layanan dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan data cadangan di Pusat Data Nasional Sementara 3 Batam dan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.
Pelaksana tugas atau Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan, pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.
Strategi jangka pendek atau pemulihan darurat digelar selama Juli – Agustus. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan Polri melakukan investigasi forensik selama periode ini.
“Pemulihan ditargetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi,” kata Ismail.
Untuk strategi jangka menengah, pemerintah akan memperbaiki tata kelola dan Standar Operasional Prosedur alias SOP para tenant atau pengguna pusat data. Tahap ini berlangsung selama Agustus hingga September.
Strategi jangka panjang digelar hingga September. Selama periode ini, pihak ketiga yang independen melakukan audit keamanan Pusat Data Nasional Sementara 1 dan Pusat Data Nasional Sementara 2.
“Implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November,” Ismail menambahkan.
