Komdigi Buka Suara soal Video Prabowo di Bioskop

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi buka suara terkait penayangan video Presiden Prabowo Subianto di bioskop Indonesia. Penayangan video ini disebut sebagai upaya memperluas jangkauan komunikasi publik terkait capaian kerja pemerintah.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menilai pemerintah bisa memanfaatkan berbagai medium komunikasi termasuk bioskop selama bertujuan untuk menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat. 

“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman,” ujar Fifi di Jakarta, dikutip dari siaran pers, Senin (15/9). 

Fifi menilai hal ini bisa dilakukan sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih. 

Sebelumnya, video berdurasi singkat di bioskop tayang menampilkan pertemuan Prabowo dengan masyarakat serta berbagai capaian pemerintahannya selama 10 bulan. Penayangannya dilakukan sebelum film utama diputar, sehingga memicu pro dan kontra di kalangan penonton dan warganet.

Bioskop dipilih karena dinilai mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat sehingga pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah bisa diterima lebih utuh oleh audiens. 

Isi tayangan video Prabowo tersebut memuat narasi capaian sejumlah program pemerintah. Di antaranya, produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus, serta beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Selain itu, video itu menampilkan klaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak diluncurkan pada 6 Januari dan sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat.

Seperti halnya pemanfaatan media sosial, televisi, radio hingga papan reklame, menurut Fifi, bioskop hanyalah salah satu saluran komunikasi publik. Sebab, substansinya tetap sama saat pemerintah menyampaikan pesan pembangunan, kebijakan maupun ajakan positif bagi masyarakat. 

“Konteksnya yakni bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” katanya.