Luhut Temui Airlangga, Bahas Pengembangan Govtech

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, pada Kamis (29/1). Dalam pertemuan tersebut, Luhut melaporkan perkembangan Government Technology (govtech).

“Bahas perkembangan ekonomi dan program. Salah satunya adalah Pak Luhut punya program yang terkait dengan government technology,” kata Airlangga usai bertemu Luhut, di kantornya, Kamis (29/1).

Airlangga menilai, govtech merupakan teknologi yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah.  

“Beberapa kan kita sudah lakukan juga yang untuk logistik. Kalau itu dikerjasamakan dengan negara lain, maka ekspor-impor kita datanya bisa sama,” kata dia. 

Terkait ekspor-impor, Airlangga mencontohkan di lingkup ASEAN sudah ada ASEAN Single Window yang merupakan lingkungan digital regional yang mengintegrasikan sistem National Single Window (NSW) dari seluruh negara anggota ASEAN. 

“Kita sudah punya ASEAN Single Window. Jadi, kita tinggal bikin prototipe-nya saja,” kata Airlangga. 

Govtech Diluncurkan di Era Jokowi 

Pemerintah meluncurkan govtech pada Mei 2024 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penggunaan govtech yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan menjadi motor penggerak reformasi digital.

Sebelumnya, Luhut menyatakan penerapan govtech bisa memangkas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara signifikan. "Kami melihat potensi penghematan angka yang sangat luar biasa," ujar Luhut, di Jakarta, pada 26 Agustus 2025.

Menurut Luhut, langkah ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan defisit anggaran hingga serendah mungkin. Meski APBN tanpa defisit belum bisa terwujud dalam waktu dekat, Luhut optimistis penghematan besar bisa tercapai mulai tahun ini.

“Seperti yang beliau (Prabowo) pidatokan itu, mungkin ya tidak nol (defisitnya) tapi secara bertahap sampai 2026 kita kira akan bisa kita lakukan dengan baik,” ujar Luhut.

Berdasarkan simulasi awal, implementasi GovTech diproyeksikan mampu menghemat APBN sebesar Rp 350 triliun hingga Rp 400 triliun. Namun, keberhasilan reformasi digital membutuhkan koordinasi lintas sektor yang ketat.