Koalisi Damai Mendesak Komdigi Segera Buka Blokir Login Wikipedia

Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia atau Koalisi Damai meminta Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi segera membuka blokir fitur login Wikipedia.

Koalisi Damai beranggotakan 16 organisasi masyarakat sipil dan dibentuk untuk melawan ujaran kebencian dan disinformasi sambil memperjuangkan tata kelola ruang digital yang demokratis dan berbasis hak asasi manusia.

Mereka menyebutkan bahwa halaman utama Wikipedia bisa diakses, namun fitur masuk atau login bagi editor tidak dapat digunakan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa domain auth.wikimedia.org diblokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komdigi, sebagaimana tercantum dalam sistem Trust Positif.

“Tindakan itu secara langsung menghambat proses produksi pengetahuan yang selama ini dibangun secara kolaboratif oleh masyarakat,” demikian isi pernyataan Koalisi Damai, dikutip Jumat (27/2).

Tanpa akses login, para penyunting tidak dapat menggunakan akun mereka, sehingga aktivitas penyuntingan hanya bisa dilakukan secara anonim. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas, akuntabilitas, dan validitas artikel karena mekanisme pengawasan berbasis komunitas menjadi tidak berjalan optimal.

Akun dengan hak akses tertentu, termasuk administrator, tidak dapat menjalankan fungsinya. Koalisi Damai mengatakan, administrator memiliki peran krusial dalam menjaga integritas konten, seperti mengunci halaman yang dirusak (vandalized), menangani artikel sensitif, serta menegakkan standar kebijakan editorial. Tanpa mekanisme ini, stabilitas dan kredibilitas Wikipedia terancam.

Dampaknya juga meluas ke proyek-proyek Wikipedia lainnya, seperti Wikidata, Wikisource, dan Wiktionary, yang merupakan bagian dari ekosistem pengetahuan terbuka global. “Pemblokiran ini berpotensi menghambat kontribusi warga Indonesia dalam jaringan pengetahuan internasional,” demikian dikutip.

Wikipedia selama ini menjadi salah satu situs untuk mencari informasi yang merupakan kolaborasi banyak pihak dengan sukarela untuk menyajikan informasi yang dapat diakses oleh publik.

Menurut Koalisi Damai, Kebijakan ini memperpanjang daftar pelanggaran hak digital di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Pasal 19 DUHAM menegaskan hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi apa pun. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 59(I) dan Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/RES/20/8 yang menyatakan bahwa hak yang berlaku di ruang luring juga harus dilindungi di ruang daring, termasuk kebebasan berekspresi.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menjadikan perlindungan itu sebagai kewajiban hukum negara. Oleh karena itu, setiap pembatasan hak atas informasi wajib memenuhi uji three-part test: legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas, serta tujuan yang sah.

United Nations Global Principles for Information Integrity menegaskan bahwa negara harus memastikan lingkungan informasi yang bebas, terbuka, aman, dan inklusif, serta tidak melakukan pembatasan yang sewenang-wenang terhadap akses publik atas informasi. 

Prinsip itu juga menekankan bahwa langkah-langkah penanganan konten harus berbasis hukum, transparan, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. “Dengan demikian, pemblokiran akses login terhadap platform pengetahuan terbuka bertentangan dengan komitmen global untuk menjaga integritas informasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi,” demikian dikutip.

Masalah pemblokiran fitur Wikipedia juga dinilai bersifat struktural, karena adanya penyensoran yang semakin serampangan karena didukung oleh kebijakan Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE) dan perubahannya, Permenkominfo No.10/2021.

Oleh karena itu, Koalisi Damai memandang pemblokiran halaman login Wikipedia.org oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan yang tidak proporsional dan berpotensi merugikan kepentingan publik. Pemblokiran ini menghambat para editor dalam melakukan kurasi dan pengawasan terhadap akurasi informasi di Wikipedia.org. 

Koalisi Damai mendesak Komdigi untuk segera membuka kembali pemblokiran halaman login Wikipedia. Selain itu, mengutamakan kepentingan publik dan perlindungan HAM dalam setiap kebijakan tata kelola ruang digital, alih-alih menempuh langkah pemblokiran yang merugikan masyarakat luas.

Mereka juga meminta Komdigi menghentikan praktik pemblokiran dan meninjau kembali seluruh sistem pemantauan konten digital yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan independensinya. Proses pemblokiran harus melibatkan partisipasi masyarakat sipil, pakar independen, dan mekanisme banding yang adil.

Selain itu, Komdigi diharapkan menjamin hak atas pemulihan (remedy) bagi masyarakat dan entitas yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang, termasuk kompensasi atas kerugian sosial dan ekonomi, serta permintaan maaf resmi dari pemerintah.