AI Mulai Masuk ke Program Pemerintah, Termasuk untuk MBG?

Pemerintah mulai membuka peluang pemanfaatan kecerdasan buatan alias AI dalam berbagai program dan layanan publik. Rencana tersebut berdasarkan draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan dan pemanfaatan AI yang saat ini tengah menunggu tanda tangan Prabowo.

Meski demian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum memastikan rencana penggunaan AI untuk program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menilai, AI bisa membantu pengelolaan aplikasi berskala besar sekaligus membantu pengambilan kebijakan berbasis data.

"Jadi AI untuk memudahkan bagian dari proses itu," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Rabu (25/8).

Menurut Airlangga, pemerintah saat ini masih mematangkan kerangka regulasi terkait AI. Apalagi menurutnya, banyak negara saat ini juga masih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Terkait pembahasan regulasi AI, Airlangga menjelaskan pemerintah masih menerapkan pendekatan regulatory sandbox. Model ini memungkinkan pengembangan teknologi dilakukan secara bertahap sambil menyesuaikan aturan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.

"Artinya regulasi yang bisa mengikuti daripada perkembangan zaman dan bisa diubah tergantung kebutuhan," kata dia.

Seebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan mengatakan sistem digital terintegrasi berbasis AI yang tengah disiapkan pemerintah tidak hanya ditujukan untuk penyaluran bantuan sosial. 

Pemerintah saat ini sudah menguji coba Program Perlinsos Digital di sejumlah kota di Indonesia. Uji coba pertama sukses dilakukan di Banyuwangi dengan sistem digital terintegrasi AI. 

Menurut Luhut, pemanfaatan AI nantinya akan menjangkau berbagai sektor pemerintahan. Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas layanan publik dan kualitas pengambilan keputusan. "Semua akan kena," kata Luhut di Lantor DEN, Rabu (17/6).

Namun saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan AI dalam program MBG, Luhut menyebut hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Namun, ia menegaskan bahwa teknologi AI akan dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi berbasis data yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

"Kalau MBG saya kira nanti kita lihat nanti kebijakan bagaimana. Dengan data yang ada, kami akan sarankan kepada Presiden, sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat," ujarnya.

Sebelumnya, laporan Reuters menyebutkan pemerintah berencana memanfaatkan AI untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya MBG.

Berdasarkan draft Peraturan Presiden atau Perpres AI, Pemerintah Indonesia disebut berencana mengintegrasikan AI ke sejumlah program prioritas nasional, termasuk MBG.

Dikutip dari Reuters merujuk pada draf Perpres yang dilihat itu, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan AI. Dalam draf, pemerintah memperkirakan penerapan AI dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 12% atau US$ 366 miliar pada 2030.

Dalam draf regulasi disebutkan bahwa otomatisasi berbasis AI memungkinkan organisasi meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya operasional. Pemerintah menilai teknologi tersebut dapat membantu memastikan program berjalan lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Tidak hanya untuk program makan gratis, AI juga akan dimanfaatkan dalam sektor kesehatan. Pemerintah berencana menggunakan teknologi tersebut untuk menganalisis hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat, termasuk dalam penapisan kesehatan gratis dan pengujian tuberkulosis.

Pemerintah menargetkan pemanfaatan AI dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam draf regulasi tersebut disebutkan bahwa AI berpotensi meningkatkan produk domestik bruto alias PDB Indonesia hingga 12 pada 2030.

Sedangkan dokumen tersebut saat ini masih menunggu tanda tangan Presiden Prabowo.