Tarif Ojol Makanan dan Barang Diatur, Siapa yang Paling Terkena Dampak?

Rencana pemerintah memperluas pengaturan tarif ojek online atau ojol hingga layanan pengantaran makanan dan barang berpotensi mengubah biaya yang harus dibayar konsumen sekaligus pola pendapatan pengemudi. Namun, dampak kebijakan tersebut tidak otomatis hanya dirasakan oleh pengemudi ojol. 

Platform digital dan konsumen juga akan ikut menanggung konsekuensinya, tergantung bagaimana pemerintah nantinya menetapkan mekanisme tarif dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojol.

Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha mengatakan industri berharap tarif pengantaran makanan dan barang menggunakan kendaraan roda dua tidak diatur secara kaku.

"Modantara sebagai asosiasi yang menaungi industri mobilitas dan pengantaran digital Indonesia mengharapkan agar tarif pengantaran barang dan makanan dengan menggunakan kendaraan roda dua tidak diatur secara rigid dan diserahkan kepada mekanisme pasar," kata Agung kepada Katadata.co.id, Kamis (20/8).

Menurutnya, karakteristik layanan pengantaran makanan dan barang berbeda dengan pengantaran penumpang. Model bisnis yang digunakan juga beragam sehingga pemerintah sebaiknya lebih berfokus pada standar pelayanan dan keamanan.

Ia mengatakan sebaiknya pemerintah mengatur sektor pengantaran barang dan makanan roda dua dengan fokus pada standar pelayanan dan keamanan. Lalu siapa yang paling akan terkena dampak jika pemerintah juga mengatur mekanisme tarif layanan pengantaran makanan dan barang ojol?

Jika tarif nantinya ditetapkan pemerintah, salah satu pihak yang berpotensi langsung terdampak adalah konsumen. Tarif yang lebih tinggi dapat membuat biaya pengantaran makanan dan barang meningkat.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan layanan. Terlebih, layanan pengantaran makanan sangat sensitif terhadap harga karena konsumen harus memperhitungkan bukan hanya harga makanan, tetapi juga ongkos kirim dan biaya layanan.

Di sisi lain, tarif yang lebih tinggi berpotensi memberikan kepastian pendapatan yang lebih baik bagi pengemudi. Namun, kenaikan tarif juga belum tentu sepenuhnya berubah menjadi peningkatan pendapatan driver.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan kenaikan tarif tidak otomatis membuat pendapatan pengemudi meningkat. Menurut dia, platform dapat merespons perubahan tarif dengan menambah biaya kepada konsumen maupun menerapkan skema diskon tertentu.

"Soal pendapatan, sama seperti ojek penumpang. Belum tentu ada kenaikan pendapatan karena bisa jadi ada biaya yang ditambahkan oleh platform kepada konsumen. Ketika terjadi kenaikan tambahan biaya ya pendapatan akan berkurang," kata Huda.

Dia juga memperkirakan platform dapat memberikan diskon secara selektif kepada konsumen tertentu. Dengan demikian, dampak kenaikan tarif terhadap pendapatan pengemudi perlu dilihat secara keseluruhan.

"Jadi secara agregat belum tentu menaikkan pendapatan dari driver," ujarnya.

Platform Ikut Terjepit

Platform juga menjadi pihak yang akan terdampak jika pemerintah menetapkan tarif pengantaran makanan dan barang. Selama ini, platform memiliki ruang untuk menentukan harga layanan, promo, serta skema insentif kepada pengemudi. Ketika pemerintah menetapkan batas tarif, ruang tersebut dapat menjadi lebih terbatas.

Pada saat yang sama, Huda menilai persoalan pendapatan driver tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengatur tarif. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan pengemudi mendapatkan perlindungan sosial, mulai dari kesehatan, ketenagakerjaan hingga risiko kecelakaan.

“Bisa berbagi beban dengan negara atau konsumen dalam hal tambahan biaya. Semua driver harus mendapatkan perlakuan yang serupa,” katanya.

Selain itu, transparansi algoritma juga dinilai penting karena sistem tersebut menentukan banyak aspek dalam pekerjaan pengemudi. Huda mengatakan hal ini termasuk jumlah order yang diterima serta jarak pengantaran.

"Transparansi ini penting karena driver sebagai mitra harus tahu dan mengerti sistem apa yang sedang mereka gunakan. Bagaimana cara mereka menambah performa ketika algoritmanya tertutup," ujar Huda.

Pemerintah memperluas cakupan Peraturan Presiden tentang Ekosistem Transportasi Digital atau Perpres Ojol. Aturan yang semula berfokus pada layanan transportasi orang kini akan mencakup pengantaran barang dan makanan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah dan parlemen telah mencapai tahap finalisasi pembahasan Perpres Ojol. Sejumlah kementerian terlibat dalam penyusunan aturan, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Kementerian Dalam Negeri.

"Yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja, tetapi masuk angkutan barang dan makanan," kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (18/8).

Dalam pembagian kewenangan yang disepakati, tarif angkutan orang akan tetap menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, pengaturan tarif untuk layanan pengantaran barang dan makanan akan berada di bawah Kementerian Komdigi.

Selama ini pengantaran makanan dan barang yang dilakukan oleh pengemudi ojol dan taksi online disebut point to point. Hal ini berbeda dengan pengantaran barang yang membutuhkan pergudangan.

Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi, dulu bernama Kominfo, menerbitkan Peraturan Menteri atau Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Aturan ini yang menjadi rujukan para aplikator.

• Pasal 3: Perhitungan dan penetapan tarif Komponen perhitungan tarif layanan pos komersial, terdiri atas:

1. Biaya tetap
2. Biaya tidak tetap

Kelompok biaya komponen perhitungan tarif, terdiri dari:

1. Biaya operasi/produksi, termasuk biaya risiko Biaya pemasaran
2. Biaya administrasi
3. Biaya umum
4. Biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi alias overhead cost
5. Pasal 4: Formula tarif layanan pos komersial ditetapkan dengan perhitungan berbasis biaya yang meliputi seluruh komponen biaya ditambah margin untuk penyelenggaraan suatu layanan pos komersial.

• Pasal 5: Penyelenggara Pos menetapkan besaran tarif berdasarkan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan merupakan tarif yang dipublikasikan. Besaran tarif yang dimaksud setelah dikurangi margin adalah merupakan harga pokok produksi Besaran tarif tidak boleh lebih rendah dari harga pokok produksi.
• Pasal 6: Penyelenggara wajib membuat laporan kepada direktur jenderal penyelenggara pos dan informatika Kominfo paling lama 30 hari kerja setelah perubahan tarif, dilengkapi dengan komponen biaya yang digunakan sebagai basis perhitungan.
• Pasal 7: Dirjen pos dan informatika Kominfo mengevaluasi laporan paling lama 30 hari kerja sejak menerima. Penyesuaian penetapan tarif dilakukan oleh penyelenggara pos dalam selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.
• Pasal 8: Penyelenggara pos yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin.

Kemudian pada Mei 2025, Komdigi mengeluarkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Beleid ini mengatur tarif layanan pos komersial atau ongkos kirim. Metode perhitungannya didasarkan pada biaya, yang mencakup biaya produksi atau operasional ditambah margin.

Namun, Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 belum mengatur point-to-point seperti ojol dan taksi online. Katadata.co.id beberapa kali mengonfirmasi mengenai hal ini kepada Komdigi, namun belum juga mendapatkan jawaban.

Hingga akhirnya pada pekan lalu, Kementerian Komdigi mengatakan instansi akan meregulasi layanan kurir digital, seperti ShopeeFood, GoSend, Grab express. Penyusunannya sudah memasuki tahap akhir.

Kini, Dasco memastikan Perpres Ojol mengatur tarif pengantaran makanan dan barang.

Ia menyampaikan, setelah tahap finalisasi, pemerintah akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pihak terkait. “Para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan perluasan cakupan tersebut dilakukan karena sebelumnya perpres hanya dirancang untuk mengatur layanan transportasi orang, khususnya ojek berbasis digital.

Adapun untuk layanan transportasi orang, Dudy mengatakan pemerintah telah memiliki aturan melalui Keputusan Menteri Perhubungan. Salah satunya mengatur platform fee sebesar 10% yang disebutnya telah berlaku sejak 1 Juli 2024.

"Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi hantaran barang dan makanan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan pihaknya mendapat mandat untuk mengatur layanan pengantaran barang dan makanan dalam perpres tersebut. Menurutnya, Komdigi telah melakukan pembahasan mengenai pengaturan tersebut, termasuk dengan ekosistem yang selama ini mendukung layanan pengantaran barang dan makanan.

Kementerian Komdigi juga tengah menyiapkan keputusan menteri yang akan menjadi aturan turunan untuk layanan tersebut. Dalam prosesnya, pemerintah akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama platform dan pengemudi ojol.

"Kita akan melibatkan lebih luas lagi para stakeholder terutama dari platform dan juga pengemudi untuk melihat titik keseimbangan yang paling baik, yang paling optimal dan terutama sesuai dengan pesan dari Perpres dan pesan juga dari Presiden Prabowo untuk melindungi dan memberikan yang terbaik buat pengemudi," kata Nezar.