Berita Ojol Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Perpres Ojol mengatur algoritma aplikasi transportasi online agar adil, transparan, dan melindungi driver dalam hal pembagian order hingga pembatasan akun.

Pemerintah tetapkan status kemitraan Ojol lewat Perpres 27/2026, mengatur hak, kewajiban, dan pembagian pendapatan untuk ciptakan hubungan yang lebih berimbang.

DPR mendorong tiga kementerian untuk memperkuat kordinasi dalam menjalankan Perpres Ojol agar aturan perlindungan ekosistem transportasi digital ini efektif dan tidak tumpang tindih.

DPR minta pemerintah evaluasi kebijakan potongan komisi ojol 8% karena dinilai belum berdampak langsung pada peningkatan pendapatan bersih pengemudi.

Pemerintah resmi merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital atau Perpres Ojol.

Perpres 27 Tahun 2026 Resmi Terbit, Biaya Platform Ojol Maksimal 8%

LBH Jakarta meminta pemerintah tidak menggunakan istilah kemitraan ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menyebut pekerja Ojol.

Pemerintah resmi menerbitkan Perpres Ojol untuk memberikan kepastian hukum bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, dan masyarakat pengguna layanan.

Kementerian Komdigi akan segera menerbitkan aturan turunan Perpres Ojol. Regulasi ini memuat tarif layanan pengantaran barang dan makanan.

Pemerintah menerbitkan Perpres Ojol yang menegaskan status pengemudi ojek online sebagai mitra, bukan sebagai pengusaha mikro seperti rencana sebelumnya.

Gojek menyambut baik terbitnya Perpres Ojol. Terkait tarif pengantaran barang dan makanan, perusahaan masih akan menunggu aturan Komdigi.

Perpres Ojol resmi diterbitkan untuk melindungi ekosistem transportasi digital. Apa saja yang diatur?

Perpres Ojol resmi diterbitkan untuk melindungi ekosistem transportasi digital, dengan tiga kementerian akan membentuk forum komunikasi untuk menjalankannya.

DPR sahkan UU Ketenagakerjaan tanpa bab khusus yang mengatur nasib Ojol dan tenaga kerja platform digital, padahal semula tercantum dalam draf.

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, aturan khusus bagi pekerja platform digital seperti ojol tak disebut dalam pembacaan UU tersebut.