Berita Ojol Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah resmi menerbitkan Perpres Ojol untuk memberikan kepastian hukum bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, dan masyarakat pengguna layanan.

Kementerian Komdigi akan segera menerbitkan aturan turunan Perpres Ojol. Regulasi ini memuat tarif layanan pengantaran barang dan makanan.

Pemerintah menerbitkan Perpres Ojol yang menegaskan status pengemudi ojek online sebagai mitra, bukan sebagai pengusaha mikro seperti rencana sebelumnya.

Gojek menyambut baik terbitnya Perpres Ojol. Terkait tarif pengantaran barang dan makanan, perusahaan masih akan menunggu aturan Komdigi.

Perpres Ojol resmi diterbitkan untuk melindungi ekosistem transportasi digital. Apa saja yang diatur?

Perpres Ojol resmi diterbitkan untuk melindungi ekosistem transportasi digital, dengan tiga kementerian akan membentuk forum komunikasi untuk menjalankannya.

DPR sahkan UU Ketenagakerjaan tanpa bab khusus yang mengatur nasib Ojol dan tenaga kerja platform digital, padahal semula tercantum dalam draf.

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, aturan khusus bagi pekerja platform digital seperti ojol tak disebut dalam pembacaan UU tersebut.

Modantara minta regulasi ojol dan taksi online dalam empat UU, seperti RUU LLAJ serta UU Pelindungan Ketenagakerjaan diharmonisasikan agar tidak tumpang tindih dan kaku.

Modantara mendukung usulan pengalihan kewenangan penetapan tarif taksi online dari pemda ke pemerintah pusat dalam RUU LLAJ.

Komisi IX DPR memastikan perlindungan ojol menjadi bagian dari RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, sekaligus menampung aspirasi pengemudi yang ingin tetap menjadi mitra demi fleksibilitas kerja.

Ojol memiliki kebebasan menentukan jam kerja dan order, namun pada kenyataannya mereka sangat bergantung pada platform digital untuk mendapatkan penghasilan, menurut pakar ekonomi.

Survei Segara Research ungkap 73,8% pengemudi ojol bergabung sebagai pekerja gig karena tidak mendapatkan akses ke pekerjaan formal. Ini menjadikan alternatif penghasilan utama.

Kemenhub akan mengatur ojek daring dalam Revisi UU LLAJ, mengakui ojol sebagai transportasi umum resmi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang didominasi sepeda motor.

Pemerintah masih membahas wacana penetapan status UMKM bagi pengemudi ojol yang menuai penolakan, menunggu hasil pembahasan di DPR bersama RUU terkait.