Data Center BDx Disetop Sementara, IESR Desak Kajian Lingkungan Menyeluruh

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan pusat data yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI) milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Meski begitu, Institute for Essential Services Reform (IESR) tetap mendesak agar kajian lingkungan dan dampak sosial pembangunan fasilitas ini dilakukan secara menyeluruh sebelum konstruksi dilanjutkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyetop pembangunan data center BDx di Jatiluhur, karena belum mengantongi analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan persetujuan pembangunan gedung (PBG).

Data center AI yang berada di lahan seluas 8.000 meter itu mulai dibangun sejak 22 September. Proyek ini akan memiliki kapasitas daya listrik hingga 640 Megawatt (MW).

Dikutip dari laman PPID Jabar, proyek pembangunan data center AI milik BDx tidak bisa dilanjutkan sebelum ada dokumen AMDAL dan PBG. Ketiadaan dua dokumen ini berpotensi menimbulkan masalah dalam pembangunan proyek.

Ia meminta kepada konsultan untuk segera menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan agar AMDAL dan PBG pembangunan pusat data AI dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

"PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip dari laman resmi, Rabu (30/9).

KDM juga meminta konsultan membuka kajian analisis proyek itu kepada masyarakat, terutama terkait potensi kebisingan dan penggunaan air Waduk Jatiluhur. Ia pun meminta konsultas memastikan keberadaan pusat data AI tidak menggangu pemanfaatan air Waduk Jatiluhur bagi petani.

Sementara itu, IESR  mendesak agar kajian lingkungan dan dampak sosial pembangunan data center milik BDx Data Center di kawasan Jatiluhur, itu dilakukan secara menyeluruh sebelum konstruksi dilanjutkan.

IESR meminta seluruh perizinan, termasuk AMDAL dan PBG, diterbitkan terlebih dahulu. Lembaga ini juga meminta hasil kajian dampak proyek terhadap lingkungan dan masyarakat dibuka kepada publik.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan investasi data center merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun, pembangunan infrastruktur ini perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya air, keandalan pasokan listrik, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

“Investasi data center merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun, pembangunan harus tetap berjalan dengan menghormati keberlanjutan sumber daya air, keandalan listrik, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” ujar Fabby dalam pernyataan resmi, Kamis (1/10).

IESR Soroti Kebutuhan Air Data Center BDx di Jatiluhur

IESR menyoroti kebutuhan air proyek BDx, terutama pada tahap pengembangan berikutnya. Kebutuhan air fasilitas tersebut diperkirakan mencapai 384 liter per detik, setara sekitar 33.000 meter kubik per hari atau lebih dari 12 juta meter kubik per tahun.

Kebutuhan air tersebut direncanakan bersumber dari Waduk Jatiluhur, yang menjadi salah satu penopang irigasi sawah di sentra produksi padi Jawa Barat.

Menurut IESR, besarnya kebutuhan air tersebut memerlukan kajian cermat untuk memastikan pembangunan data center tidak mengganggu alokasi air bagi masyarakat dan sektor pertanian, termasuk petani yang menggunakan air untuk irigasi.

Oleh karena itu, IESR meminta AMDAL dan analisis dampak sosial-lingkungan disusun secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna. Dokumen kajian tersebut juga diminta dibuka kepada publik sebelum konstruksi dilanjutkan.

“IESR menegaskan penghentian sementara ini harus dimanfaatkan untuk kajian yang sungguh-sungguh, bukan sekadar mempercepat penerbitan izin,” kata Fabby.

Selain kebutuhan air, IESR menyoroti konsumsi listrik data center BDx yang direncanakan memiliki kapasitas 640 MW. Apabila beroperasi penuh sepanjang tahun, fasilitas tersebut diperkirakan mengonsumsi listrik hingga sekitar 5,6 terawatt-jam (TWh) per tahun.

IESR mendesak agar kajian dampak kebutuhan listrik proyek tersebut terhadap keandalan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali diumumkan kepada publik.

Kajian tersebut perlu mencakup kecukupan cadangan daya, kebutuhan pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, serta sumber pembangkit yang akan memasok listrik ke fasilitas tersebut.

IESR juga meminta pemerintah mengungkap potensi dampak terhadap akses listrik pelanggan PLN, termasuk rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri.

“Satu fasilitas 640 MW membutuhkan listrik sebesar keluaran pembangkit besar. Publik berhak tahu dari mana listrik itu berasal, apakah akan menambah pembakaran batu bara, dan apakah pelanggan PLN lainnya ikut menanggung risikonya, baik berupa gangguan pasokan maupun beban biaya,” ujar Fabby.