Perang Konten AI dan Bot dalam Kampanye Pemilu Israel, Kubu Netanyahu Terbanyak

Menjelang Pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang, kubu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kubu oposisi saling serang dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI), video deepfake, hingga akun media sosial bot pada konten-konten kampanyenya. Kubu Netanyahu diduga yang paling banyak menggunakan teknologi-teknologi ini untuk kampanye.

Berdasarkan surat kabar Israel Haaretz yang dikutip Al Jazeera pada Kamis (22/10), puluhan akun bot yang sebelumnya dibuat untuk melemahkan pemerintah Iran, diduga digunakan kembali oleh Netanyahu dan Partai Likud untuk menebar propaganda, sekaligus menyerang kubu oposisi Gadi Eisenkot dan Naftali Bennett. Meski begitu, laporan tidak membuktikan apakah Netanyahu yang secara pribadi mengoperasikan jaringan bot itu.

Kedua kubu politik Israel menggunakan konten-konten video AI dan deepfake di platform X untuk menyerang lawan dan membentuk persepsi pemilih. Sejumlah konten menyoroti kegagalan Netanyahu sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023. Konten-konten lainnya menggambarkan kubu oposisi yang terlalu dekat dengan partai-partai Arab.

“Kampanye digital ini berlangsung dengan cara yang brutal. AI, algoritma, dan pengelolaan data dimanfaatkan untuk memperkuat apa kita sebut sebagai polarisasi afektif,” kata dosen University of Essex Roi Zur kepada Al Jazeera. 

Selain propaganda, Partai Likud juga dilaporkan menggunakan aplikasi bernama Victory 26. Aplikasi ini memungkinkan tim kampanye mengidentifikasi wilayah dengan tingkat partisipasi rendah dan menargetkan orang-orang yang belum memberikan suara. Sebelumnya, Likud juga pernah ingin menggunakan aplikasi serupa bernama Elector. Namun, Komite Pemilihan Pusat Israel membatasi penggunaan aplikasi ini karena kekhawatiran terkait privasi.

Teknologi Memperlebar Ketimpangan dalam Pemilu

Direktur Kampanye Bahasa Ibrani untuk kubu partai Arab Joint List, Mauricio Lapchik, menyebut penggunaan teknologi semacam itu memperlebar ketimpangan persaingan yang sejak awal dinilai memang sudah tidak setara.

“Kami bersaing melawan pihak yang memiliki anggaran dan sumber daya teknologi jauh lebih besar, terutama Likud,” kata Mauricio Lapchik, dikutip Al Jazeera.

Sebelumnya, temuan riset Ze Be AI dari Open University of Israel yang ditulis Deutsche Welle (DW) pada Senin (19/10) mengungkap besarnya penggunaan AI oleh Partai Likud. Partai Netanyahu ini mempublikasikan lebih dari 1.800 unggahan dengan menggunakan AI hingga pertengahan Oktober. 

Tim periset menemukan sebanyak 6.300 dari 44 ribu konten, atau sekitar 14% konten kampanye media sosial partai politik Israel yang tersebar di platform Facebook, Instagram, X, sampai TikTok terbukti menggunakan AI. Konten-konten ini ditemukan di unggahan sembilan partai politik Israel. Sekitar seperempatnya merupakan unggahan Partai Likud.

Sebut saja konten video AI berdurasi 19 detik yang diunggah Netanyahu di X, yang memperlihatkan Eisenkot berlari menuju sosok yang menyerupai putranya, tetapi kemudian melewati sosok itu dan memeluk Mansour Abbas, pemimpin partai Arab Ra’am. Video ini ditonton hingga lebih dari satu juta kali dan menimbulkan kemarahan. Namun, kubu Netanyahu berdalih bahwa sosok di video tidak dimaksudkan sebagai putra Eisenkot. Sebagai konteks, putra Eisenkot tewas dalam perang Israel-Hamas pada 2023.

“Ada skenario di mana pada titik strategis tertentu menjelang pemilu, AI akan digunakan dengan berbagai cara untuk memicu kontroversi, yang berpotensi mengubah hasil pemilihan,” kata peneliti proyek Ze Be AI, Anat Ben-David, dikutip DW.

Berdasarkan pantauan media Israel Scooper mengenai aktivitas akun mencurigakan di X, ditemukan bahwa lebih dari 1.000 akun baru muncul setiap hari dan langsung mengikuti Netanyahu. Scooper mengatakan kepada DW, sekitar 70% akun yang membagikan unggahan Netanyahu ini disebut berbasis di luar Israel dan memiliki karakteristik akun bot.

Sejak Juli 2026, Komite Pemilihan Pusat Israel telah menerapkan aturan yang mewajibkan konten kampanye pemilu yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan AI untuk diberi label. Namun, pembatasan terhadap penggunaan AI dalam politik di luar kewajiban pelabelan masih terbatas.

“Tidak ada Undang-Undang AI, tidak ada Undang-Undang Layanan Digital, dan regulasi terkait privasi pun sudah sangat ketinggalan zaman,” kata Ben-David kepada DW.