Ridwan Kamil Akui Sulit Kontrol Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kesulitan mengatur pengelolaan lembaga pendidikan kenegaraan berbasis asrama di wilayahnya. Sebab, lembaga pendidikan kenegaraan berbasis asrama tersebut tak berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan Pemerintah Pusat.
Padahal, lembaga pendidikan kenegaraan berbasis asrama memiliki potensi penularan corona tinggi. Ini sebagaimana yang terjadi pada kasus corona di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung, Jawa Barat.
"Saya tidak bisa mengontrol karena kewenangan ada di pemerintah pusat," kata pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, (15/7).
(Baca: Efek Kasus Secapa AD, Pemerintah Awasi Penularan Corona di Asrama)
Menurutnya, kewenangan pengelolaan lembaga pendidikan kenegaraan berbasis asrama ada di tangan pemerintah pusat karena siswanya datang dari seluruh Indonesia. Terkait persoalan ini, dia pun telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di luar itu, Emil menganggap laju penularan corona di Jawa Barat sudah cukup terkendali. Ini merujuk pada tingkat positivitas (positivity rate) corona di Jawa Barat yang sebesar 4%.
"Provinsi lain di dekat kami ada yang 30% keterpaparannya, ada yang 12%, 10%," kata Emil.
Lebih lanjut, dia menyebut tingkat hunian rumah sakit untuk penanganan corona di Jawa Barat hanya sebesar 25%. Angka tersebut menandakan bahwa pasien positif corona yang butuh perawatan intensif semakin sedikit.
Karenanya, Jawa Barat sudah mulai membuka perekonomiannya hingga 80% dengan berhati-hati.
Sekadar informasi, ada 1.280 personel di Secapa AD yang dinyatakan positif corona pada Sabtu (11/7). Rinciannya, 991 personel berstatus siswa dan 289 staf beserta anggota keluarganya.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, mayoritas personel yang positif Covid-19 itu tanpa gejala apapun. Hanya sedikit personel yang dirawat karena bergejala ataupun mengidap penyakit lainnya.
(Baca: KSAD Sebut Secapa AD Tetap Gelar Pelatihan meski Jadi Klaster Baru)
Secara keseluruhan, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia hingga kini masih mencatat kenaikan tinggi. Berdasarkan laporan data pemerintah pada Selasa (14/7) jumlah kasus baru corona meningkat 1.591 orang.
Dengan kenaikan ini berarti total 78.572 orang telah terinfeksi penyakit pernapasan tersebut. Angka kasus baru ini didapatkan dari hasil pemeriksaan 23.001 spesimen. Sedangkan dua provinsi yakni Jawa Timur dan DKI Jakarta menyumbang 621 kasus baru atau 39% dari total tambahan angka infeksi.
Jatim menyumbang tambahan pasien terbanyak yakni 353 kasus, sedangkan DKI mencatat adanya 268 pasien baru. Di bawahnya ada Sulawesi Selatan yakni 197 orang, Kalimantan Selatan sebanyak 161 kasus, dan Sumatera Utara yang melaporkan 130 orang terinfeksi.
“Kita harus yakin proses penularan masih terjadi karena protokol kesehatan belum dijalankan dengan baik,” kata juru bicara nasional penanganan Covid-19 Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (14/7).
Pemerintah pun melaporkan adanya kenaikan jumlah pasien sembuh sebanyak 946 menjadi 37.636 orang. Adapun angka kematian akibat corona bertambah 54 sehingga total 3.710 orang meninggal usai terkena penyakit ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memperkirakan puncak dari pandemi virus corona di Indonesia pada Agustus-September 2020. Namun, prediksi tersebut bisa meleset jika pemerintah tak melakukan sesuatu. "Oleh sebab itu, saya minta pada para menteri untuk bekerja keras," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7).
