Indonesia Kawal Empat Isu Krusial dalam KTT Iklim COP28
Prsiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Iklim PBB atau COP28 di Dubai, Uni Emirart Arab, mulai hari ini, Kamis (30/11). Terdapat sejumlah pemimpin negara dan delegasi dari 190 negara akan menghadiri agenda tersebut.
Dalam KTT tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan pengalaman Indonesia untuk menangani dampak perubahan iklim dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim.
“Selain itu, juga pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang,” tutur dia dikutip dari Antara, Kamis (30/11).
Sementara itu, National Focal Point UNFCCC untuk Indonesia Laksmi Dhewanthi mengatakan ada empat isu krusial yang fokus dikawal dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB 2023 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Empat isu tersebut adalah:
1. Pemaparan perdana inventarisasi global (Global Stocktake)
Proses Global Stocktake dalam Perjanjian Paris dirancang untuk mengevaluasi tanggapan global terhadap krisis iklim setiap lima tahun. Stocktake pertama dijadwalkan untuk selesai pada konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini (COP28).
Proses ini mengevaluasi kemajuan dunia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, membangun ketahanan terhadap dampak iklim dan mendapatkan pendanaan serta dukungan untuk mengatasi krisis iklim.
Global Stocktake pertama menandai evaluasi paling mendalam atas tindakan global untuk menjawab masalah perubahan iklim hingga saat ini, merangkum lebih dari 1600 dokumen dari berbagai sumber serta masukan bukan hanya dari ilmuwan dan pemerintah tetapi juga kota-kota, bisnis, petani, masyarakat adat, masyarakat sipil dan lainnya.
Laksmi mengatakan, semua pemerintahan menantikan hasil dari evaluasi Perjanjian Paris tersebut.
"Ini menjadi input atau masukan bagi seluruhnya, untuk mengakselerasi kegiatan-kegiatannya, apakah itu mitigasi, komitmen pendanaan iklim, adaptasi dan lain sebagainya," kata Laksmi di Dubai, Kamis (30/11).
2. Mitigasi perubahan iklim
Di dalam mitigasi ada dua hal yang bakal dibahas oleh delegasi negara peserta COP28, yaitu mandat dari COP27 yang diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Semenanjung Sinai, Mesir, pada tahun lalu.
Mandat yang dibahas atau diberikan oleh COP28 adalah melakukan negosiasi bagaimana ambisi mitigasi bisa ditingkatkan dan bagaimana timeline atau work program ke depannya untuk memastikan bahwa ambisi tersebut bisa dicapai.
Selanjutnya, mitigasi mengenai program dunia tentang transisi berkeadilan atau world program on just transition pathway. Bagi seluruh peserta COP, ini adalah kali pertama bagi mereka membahas isu transisi berkeadilan.
"Termasuk di dalamnya bagaimana transisi berkeadilan memastikan bahwa perubahan iklim tidak menomorduakan agenda-agenda pembangunan, misalnya kesetaraan gender dan lain sebagainya," kata Laksmi yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut.
3. Adaptasi perubahan iklim
Isu ini lahir dari program kerja global dari COP27 Sharm el-Sheikh yang disebut The Glasgow-Sharm el-Sheikh. Adaptasi yang dimaksud adalah salah satu pilar yang penting, tetapi sifatnya memang lebih intangible, lebih beragam dari satu negara ke negara lain bervariasi, Indonesia berharap ada kesepakatan global terhadap aksi adaptasi tersebut.
COP28 akan memaparkan secara detail tentang kesepakatan global terhadap adaptasi perubahan iklim, lalu merumuskan dan menyepakati isu tersebut menjadi sebuah komitmen. Isu adaptasi menjadi mandat negosiasi Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB tahun ini.
4. Pendanaan iklim
Terdapat dua topik yang dibahas dalam isu itu, pertama adalah pendanaan iklim untuk jangka panjang, termasuk pemenuhan komitmen pendanaan iklim pada masa lalu. Kedua adalah tujuan baru yang terukur secara kolektif dalam pendanaan iklim atau new collective quantified goal on climate finance.
