Indonesia Galang Dukungan di PBB untuk Wujudkan Hari Danau Dunia
Membuat ringkasan dengan AI
Pemerintah Indonesia membentuk komite internal untuk menindaklanjuti usulan penetapan Hari Danau Dunia (World Lake Day). Langkah ini merupakan tindak lanjut perhelatan World Water Forum ke-10 tahun 2024 yang berlangsung di Bali pada Mei 2024 lalu.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana yang sekaligus Anggota Sekretariat Nasional World Water Forum ke-10 di Jakarta pada Senin (1/7/2024).
“Komite internal ini akan menyiapkan konsep yang dibutuhkan saat gagasan World Lake Day nanti diadopsi atau diproses di United Nation (UN), tentu prosesnya nanti akan dikomandani oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu),” kata Dadang sebagaimana dilansir dari siaran pers, Selasa (2/7)
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, mengatakan Kemlu telah mendorong Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York mulai menggalang dukungan untuk mewujudkan Hari Danau Dunia dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB.
“Dengan pengesahan yang sudah dilakukan pada penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali oleh lebih dari 130 negara, saya yakin bahwa Hari Danau Dunia akan disahkan oleh sidang Majelis Umum PBB, target kami Oktober tahun 2024. Dan hal positifnya adalah bahwa Hari Danau Dunia lahir dari Bali,” ujar Tri Tharyat.
Dadang Rukmana menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka kerjasama (cooperative framework). Langkah itu bertujuan untul meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di pulau-pulau kecil.
Kerja sama ini dilakukan bersama Pemerintah Belanda serta beberapa Organisasi Internasional seperti Integrated Water Resources Association (IWRA), Pacific Island Forum (PIF), dan Resilient and Sustainable Islands Initiative (RESI) sebagai komitmen bersama untuk mempromosikan dan menerapkan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM) di pulau-pulau kecil.
Dadang mengatakan, pada prinsipnya air di pulau-pulau kecil banyak, tetapi berupa air laut. Sementara yang manusia butuhkan adalah air tawar. Dengan demikian, perlu pendekatan secara terintegrasi bagaimana menyediakan dan mengelola air tawar di pulau-pulau kecil.
"Ini tidak terbatas untuk Indonesia, tetapi juga dibutuhkan kerjasama antar negara, seperti negara selatan-selatan dan negara-negara kepulauan,” tambah Dadang.
Kepala BPSDN PUPR itu juga menyampaikan sebagai langkah nyata mendukung adanya Centre of Excellence, telah dibentuk gugus tugas atau task force khusus di level internasional antara Pemerintah Indonesia, Jepang, dan Belanda serta organisasi internasional lainnya seperti IWRA.
Selanjutnya juga telah dilakukan revitalisasi Sabo Training Centre di Yogyakarta sebagai Hub untuk memfasilitasi berbagai aktivitas Water and Climate Resilience atau Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation).
“Kami telah menyiapkan 4 modul untuk sharing maupun pelatihan seperti Water Balance Analysis for River Basin Planning Training, Hydrology Data Interpretation, Hydrological Network to Support Water Resources Management, dan Flood Early Warning System. Karena memang tujuannya pembentukan centre of excellence adalah untuk sharing knowledge dalam penanganan persoalan air dan climate,” ucap Kepala BPSDM PUPR.
Sebagai informasi, perhelatan World Water Forum ke-10 lalu telah menghasilkan Ministerial Declaration untuk pertama kali sepanjang sejarah 30 tahun penyelenggaraan forum tersebut. Forum tersebut berisi komitmen diplomatik Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu air dunia.
Terdapat tiga komitmen prioritas yang dihasilkan dari Ministerial Declaration dalam mendukung keberlanjutan air global di antaranya, usulan penetapan Hari Danau Dunia (World Lake Day) sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia.
Kemudian, peningkatan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di pulau-pulau kecil (Integrated Water Resources Management on Small Islands) sebagai komitmen untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam menangani isu air pada pulau-pulau kecil.
Dan terakhir yaitu pembentukan pusat unggulan untuk ketahanan air dan iklim (Center of Excellence) guna mengembangkan kapasitas, knowledge sharing dan pemanfaatan fasilitas yang unggul dalam mendorong pengelolaan air dan sanitasi.
Selain keputusan politik dalam Ministerial Declaration, Pemerintah Indonesia juga menginisiasi dengan mengumpulkan berbagai proyek pengelolaan air atau kompendium proyek nyata (Compendium of Concrete Deliverables) untuk dicontoh dan diterapkan di level global.
Setidaknya, terdapat 113 proyek internasional percontohan di bidang air dan sanitasi dengan nilai total US$ 9,4 miliar yang akan di konkretkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia.
