KLH Segel Bangunan Milik PTPN, Jaswita Jabar, hingga Eiger di Puncak Bogor
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan inspeksi mendadak dan menyegel empat bangunan di kawasan daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Bangunan tersebut berada di lahan kritis hulu daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan sidak ini dilakukan sebagai tindakan preventif pemerintah terhadap perizinan lingkungan di sejumlah perusahaan di kawasan Puncak, Bogor.
“Hari ini hanya 4 titik karena keterbatasan waktu. Tapi saya memberikan waktu kepada Deputi Gakkum untuk memasang segel ke 33 titik lainnya dalam waktu 1 minggu ini harus selesai,” ujar Hanif saat ditemui dikawasan Puncak, Bogor, Kamis (6/3).
Hanif mengatakan penyegelan dilakukan pada bangunan yang berada di PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, dan Bangunan milik Eiger Advanture Land.
Meski begitu, ia tidak akan melakukan pembongkaran dalam waktu dekat. Pasalnya, semua tahapan akan dilakukan oleh Kementerian LH mulai dari pengawasan, penyegelan hingga diputuskan dalam penyidikan.
“Dari pengawasan menimbulkan saksi administrasi. Saksi administrasi bila mencukupkan kepada pidananya, penyidikan, baru tutup,” ujarnya.
Hanif memastikan akan menghentikan semua jenis kegiatan yang ada di kawasan yang disegel. Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mengawasi agar tidak ada kegiatan pembangunan di wilayah tersebut.
Ia mengatakan salah satu tempat yang disegel seperti Eiger Advanture Land berada di kawasan PTPN. Untuk itu, Hanif menyebut perusahaan tersebut harus berhadapan dengan hukum di Indonesia.
“Ada 33 tenan, ada 18 KSO, yang kemudian tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Ini sudah bahaya. Sama, dokumen lingkungan,” ucapnya.
Hanif mengatakan, pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran perizinan lingkungan. Pemerintah akan menindak tegas pemegang izin yang menyalahi aturan.
Menurutnya, pengawasan akan diperketat terhadap kawasan hutan dan sempadan sungai. Penegakan hukum harus berjalan guna menjaga keseimbangan ekosistem. Seluruh pemangku kepentingan diminta untuk bekerja sama.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
