Berita KLH Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Akankah pemerintah DKI Jakarta terseret pidana?

UNTR telah mengantongi persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk membuka kembali operasional Tambang Martabe.

KLH menargetkan TPA dengan sistem open dumping berakhir pada 2028, atau bahkan lebih cepat yaitu pada 2026.

Pemerintah terus berupaya melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada lagi individu yang tertimbun akibat longsor sampah di Bantargebang.

Sebelumnya, KLH menggugat perdata Agincourt dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp200,9 miliar.

Sejauh ini, potensi penerimaan negara dari penegakan hukum lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan terkait mencapai Rp 5-6 triliun.

BRMS menyatakan seluruh kegiatan operasi dan penambangan oleh CPM dilakukan berdasarkan izin yang diperoleh dan masih berlaku.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membekukan persetujuan lingkungan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki izin membuang air limbah. Alhasil, pemrusahaan harus menghentikan operasi.

KLH akan mengembangkan potensi pilot project implementasi kredit keanekaragaman hayati di Indonesia.

Kelayakan air Sungai Cisadane masih tanda tanya menyusul cemaran pestisida.

Berdasarkan estimasi KLH, pesut mahakam kemungkinan hanya tersisa sekitar 60 ekor.

Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menggugat PT Perkebunan Nusantara IV dan menuntut ganti rugi materiil Rp 121,48 miliar terkait perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Multi Sibolga Timber dilaporkan memegang konsesi 28 ribu hektare di Manduamas, Tapanuli Tengah.

KLH mendukung penyelidikan oleh kepolisian dan kemungkinan penerapan pidana lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata senilai Rp200 miliar kepada Agincourt dalam kasus kerusakan lingkungan.