Wakil Ketua MPR: Indonesia Perlu Manfaatkan Low Carbon Economy

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai Indonesia perlu membangun pilar ekonomi baru berbasis low carbon economy untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjawab tantangan penerimaan negara. Sektor ini berpotensi besar memberikan kontribusi baru bagi perekonomian, salah satunya melalui mekanisme perdagangan karbon.

“Di saat Indonesia menghadapi tantangan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, cukai, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kita punya satu sektor yang bisa dikembangkan, yaitu low carbon economy. Salah satunya lewat perdagangan karbon yang kita miliki,” kata Eddy dalam acara Katadata Sustainable Action for the Future Economy (SAFE) 2025, di Jakarta, Kamis (11/9).

Potensi Perdagangan Karbon dan CCS

Selain perdagangan karbon, ia menyebut teknologi carbon capture and storage (CCS) juga dapat menjadi pendorong pengembangan ekonomi rendah karbon. 

“Tadi dari CCS juga menjadi salah satu pendorong dan motivasi kita untuk meningkatkan kegiatan di sana karena kita bisa mendapatkan sebuah kegiatan ekonomi yang baru,” ujarnya.

Namun, Eddy mengakui masih ada hambatan dalam implementasi low carbon economy. Salah satunya adalah rumitnya mekanisme perizinan lintas kementerian dan lembaga. 

“Siapapun yang ingin masuk ke bisnis atau ekonomi karbon rendah hari ini harus berkoordinasi dengan empat Kemenko dan 12 kementerian. Jadi yang mau masuk itu dia semangat, tapi begitu melihat perizinannya, wah kok ruwet banget, ya, mungkin jadi discourage,” kata Eddy.

Untuk itu, Eddy mengusulkan perlunya pembentukan lembaga integrator yang dapat mengoordinasikan peran lintas kementerian dan lembaga. “Nah, (lembaga) itu agar pelaku usaha, investor atau siapapun yang mau masuk ke low carbon economy itu bisa melakukannya dengan mudah tanpa ada kendala koordinasi,” tandasnya.