Bencana Banjir Bali, Alih Fungsi Lahan Diduga Jadi Penyebabnya

Bencana banjir Bali yang terjadi pada pekan ini diduga karena masifnya alih fungsi lahan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan temuan rendahnya tutupan hutan sepanjang daerah aliran sungai ini  terjadi sejak 2015.

“Itu  Hanif sudah berlangsung lama ya, karena memang dari 2015 sampai 2024 itu terjadi konversi lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 459 hektare,” kata Hanif usai rapat koordinasi banjir besar di Denpasar, akhir pekan lalu. 

Ia menyampaikan, 459 hektare itu adalah ukuran yang kecil bagi pulau lain, namun bagi Bali yang kecil, ukuran tersebut sangat besar.

Terbukti dari DAS Ayung yang di bawahnya terdapat aliran Tukad Badung, Tukad Mati, dan Tukad Singapadu yang total 49.500 hektare kini hanya tertutupi pohon sekitar 1.500 hektare atau sekitar 3 persen, sementara semestinya DAS bisa menahan sungai di bawahnya dengan tutupan hutan setidaknya 30 persen.

Lahan hutan tersebut beralih menjadi pertanian terbuka, pertanian campuran, dan paling banyak permukiman yang terjadi sejak sebelum pemerintahan Wayan Koster.

“Sebenarnya ini lanskap sudah berlangsung lama, tidak di zaman Pak Gubernur atau gubernur sebelumnya, kondisi Bali memang lanskapnya berubah sedikit ya, tapi ini Bali,” ujar Hanif Faisol.

Akibat bencana ini, KLH dan Pemprov Bali sepakat untuk mengembalikan lanskap DAS yang semestinya agar tahan bencana hidrometeorologi serupa.

Hanif mengingatkan, bencana serupa mungkin tidak akan terjadi sekali mengingat ada perubahan iklim secara global, sehingga Bali harus siap ke depan.  Ia mendorong langkah reforestasi maupun revegetasi yang direncanakan Pemprov Bali serta meninjau kembali sedimentasi sepanjang DAS.

“Kita semua akan melakukan pengawasan ketat termasuk upaya untuk menghindari sejauh mungkin konversi-konversi lahan yang tidak diperlukan. Kita harapkan tidak ada lagi konversi-konversi lahan untuk kegiatan seperti vila dan penginapan yang akan mengganggu serapan air, alam sudah mengalibrasi dengan hujan yang ekstrem,” ujarnya.

Haniv menjabarkan kondisi yang terjadi pada Selasa dan Rabu dini hari lalu yaitu hujan intensitas tinggi 245,75 mm turun dalam satu hari atau dalam satu meter persegi didatangi hujan sebanyak 245 liter, sehingga tidak sesuai dengan kondisi DAS saat ini.

Gubernur Bali Wayan Koster kemudian menyatakan siap untuk upaya pencegahan ke depan dan penelusuran terlebih dahulu.

“Pertama adalah sungai dari hulu sampai hilir apakah terjadi penggundulan hutan, kemudian pengurangan resapan air sehingga ketika ada hujan lebat itu potensi banjirnya menjadi lebih besar,” ucapnya.

Pemprov Bali mengambil bencana banjir besar ini sebagai pelajaran untuk lebih bertanggungjawab menjaga alam agar tidak mengancam masa depan.

Krisis Iklim

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai,  bencana  yang terjadi merupakan bukti  krisis iklim sudah menghampiri dunia, termasuk Indonesia. 

“Selama musim kemarau ini, tidak pernah hari kering. Hujan, banjir di mana-mana yang memberikan bukti bahwa hari ini kita sudah tidak berada lagi dalam climate change, tetapi climate crisis,” ujar Eddy dalam Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Kamis (9/11).

Menurutnya, kondisi krisis iklim saat ini merupakan satu tahapan serius menuju bencana krisis. Sehingga perlu aksi-aksi nyata dalam menangani krisis iklim yang saat ini tengah terjadi. Sejumlah daerah di Provinsi Bali terendam banjir sejak Rabu (10/9) dini hari, setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras mulai Selasa (9/9).

Banjir kali ini menjadi yang terparah dalam satu dekade. Setidaknya ada enam wilayah yang telah terendam banjir, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per Kamis (11/9) pukul 11.00 WIB, sudah ada 14 korban meninggal dunia dan dua orang lainnya masih dalam pencarian.