Berita Krisis iklim Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Integrasi EFT dapat menjadi solusi pendanaan transfer ke daerah dengan berbasis kinerja ekologis, sehingga memastikan dana publik berdampak pada pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Hasil riset terbaru mengungkapkan, generasi Z atau Gen Z kini telah memiliki tingkat kesadaran serta kekecewaan yang tinggi terhadap penanganan krisis iklim di Indonesia.

Dampak krisis iklim menghambat laju pembangunan nasional.

Perubahan suhu dan curah hujan telah menghapus sedikitnya US$ 525 miliar (Rp 8.706,8 triliun) dari pertumbuhan ekonomi negara berkembang dalam 20 tahun terakhir.

Pulau Pari tengah menghadapi ancaman krisis iklim, yang diperburuk dampak dari proyek reklamasi perusahaan swasta.

Demi mempercepat dan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbaru (EBT), Kementerian ESDM desa didorong mandiri energi melalui pemanfaatan panel surya.

SBY mengatakan, sebagian besar keuangan negara di dunia, cenderung mengarah pada keamanan geopolitik dan kekuatan militer, tanpa memperhatikan isu lingkungan.

COP, SDGs, dan prinsip ESG menjadi peta jalan bersama dunia. Dan setiap negara perlu menyesuaikan langkahnya dengan kapasitas lokalnya. ISF menjadi ruang di mana penyelarasan tersebut.

Salah satu sorotan utama datang dari Cina, penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Presiden Xi Jinping menyatakan negaranya akan memangkas emisi sebesar 7-10% dari level puncaknya pada tahun 2035.

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Saffanah Azzahra, menyoroti target energi terbarukan Indonesia yang justru menurun.

Pemanasan global memicu bencana yang makin sering hingga mengancam ketersediaan pangan dan air. Indonesia pun menyampaikan langkah-langkah penanganan krisis iklim ini di PBB.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan temuan rendahnya tutupan hutan sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di Bali akibat alih fungsi lahan sudah terjadi sejak 2015.

Fenomena badai petir yang memicu kebakaran hutan diprediksi akan semakin sering terjadi terutama di AS dan Eropa.

IS2P menilai eskalasi konflik akan meningkatkan krisis kepercayaan publik terhadap negara, menimbulkan ketidakstabilan politik yang menghambat demokrasi, dan menggerus legitimasi lembaga negara.

Pendekatan Sumitro dalam persoalan kebijakan ekonomi menggabungkan keberpihakan yang kuat bersamaan dengan pendekatan teknokratis.