Berita Krisis iklim Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Birokrasi yang rumit masih menjadi hambatan utama pada pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia.

Krisis iklim membutuhkan kolaborasi nyata dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat sipil, akademisi hingga komunitas lokal.

Pertamina menegaskan komitmen untuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat saat bicara di forum iklim COP30 Brasil.

Bagi Indonesia, reformasi pendanaan iklim bukan sekadar isu lingkungan. Ini adalah persoalan keadilan sosial, kedaulatan ekologis, dan masa depan pembangunan nasional.

Call of Belem for the Climate menekankan adaptasi yang berfokus pada membangun ketahanan di kalangan masyarakat, ekosistem, dan ekonomi harus ditempatkan di pusat kebijakan iklim.

Gen Z juga menuntut redistribusi kekuasaan dan akses, serta pengakuan pemerintah terhadap kapasitas kolektif anak muda yang selama ini kerap dianggap sebelah mata.

Integrasi EFT dapat menjadi solusi pendanaan transfer ke daerah dengan berbasis kinerja ekologis, sehingga memastikan dana publik berdampak pada pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Hasil riset terbaru mengungkapkan, generasi Z atau Gen Z kini telah memiliki tingkat kesadaran serta kekecewaan yang tinggi terhadap penanganan krisis iklim di Indonesia.

Dampak krisis iklim menghambat laju pembangunan nasional.

Perubahan suhu dan curah hujan telah menghapus sedikitnya US$ 525 miliar (Rp 8.706,8 triliun) dari pertumbuhan ekonomi negara berkembang dalam 20 tahun terakhir.

Pulau Pari tengah menghadapi ancaman krisis iklim, yang diperburuk dampak dari proyek reklamasi perusahaan swasta.

Demi mempercepat dan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbaru (EBT), Kementerian ESDM desa didorong mandiri energi melalui pemanfaatan panel surya.

SBY mengatakan, sebagian besar keuangan negara di dunia, cenderung mengarah pada keamanan geopolitik dan kekuatan militer, tanpa memperhatikan isu lingkungan.

COP, SDGs, dan prinsip ESG menjadi peta jalan bersama dunia. Dan setiap negara perlu menyesuaikan langkahnya dengan kapasitas lokalnya. ISF menjadi ruang di mana penyelarasan tersebut.

Salah satu sorotan utama datang dari Cina, penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Presiden Xi Jinping menyatakan negaranya akan memangkas emisi sebesar 7-10% dari level puncaknya pada tahun 2035.