Bupati Situbondo: Banjir Bandang Bukan Akibat Alih Fungsi Hutan

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di wilayahnya beberapa hari terakhir bukan disebabkan faktor khusus, seperti penebangan atau alih fungsi hutan. Banjir bandang tersebut disebabkan karakteristik geografis wilayah yang berada di hilir aliran sungai dan didominasi kawasan pesisir.

“Banjir ini adalah banjir yang cukup besar meliputi beberapa kecamatan,” ujar Rio dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI Komisi XI, di Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Rio, bencana serupa bukan pertama kali terjadi. Banjir bandang di Situbondo juga terjadi pada 2006, 2008, hingga 2022.

“Karena memang posisi Situbondo itu ada di hilir. Kadang meskipun Situbondo tidak terjadi hujan atau cuaca yang ekstrem, tapi ketika di Kabupaten Bondowoso hujan lebat, maka airnya pun larinya ke Situbondo,” katanya.

Menurut dia, sekitar 90% wilayah Situbondo merupakan garis pantai sehingga sangat rentan terdampak limpasan air dari hulu.

“Situbondo ini 90% arealnya itu adalah coastline, jadi bibir pantai. Jadi itulah yang mengakibatkan betapa Situbondo itu sangat rentan akan bencana,” ujarnya.

Rio menyebut bencana yang terjadi didominasi faktor hidrometeorologi. Debit hujan tinggi yang berlangsung lama membuat aliran air dari hulu langsung menyapu permukiman warga.

“Debit hujan yang sangat tinggi, sangat besar, dan berlangsung cukup lama, hampir delapan sampai sepuluh jam. Itu yang mengakibatkan situasi yang di luar kendali kami,” ucapnya.

Dampaknya, ribuan warga terisolasi. Dia menyebut dalam satu kawasan, terdapat 1.500 orang penduduk yang tidak bisa bergerak ke mana pun karena aksesnya terputus.

“Tidak ada jembatan, jalannya juga hancur. Bahkan saya harus jalan kaki sampai dua jam untuk sampai ke lokasi tersebut,” katanya.

Bupati juga mencatat hampir 8.000 rumah terdampak dan dua warga meninggal dunia. Meski demikian, ia menegaskan tidak ada faktor khusus seperti kerusakan hutan yang menjadi penyebab utama.

“Tidak ada isu-isu khusus seperti penebangan atau alih fungsi hutan,” ujarnya.

Kerugian Hampir Rp 200 Miliar

Selain dampak sosial, kerugian material akibat banjir juga cukup besar. Berdasarkan analisis kerusakan lintas sektor, total kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp 195 miliar.

Kerusakan terbesar terjadi pada infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai sekitar Rp 52 miliar. Sektor ini menjadi yang paling terdampak karena banyak akses penghubung antarwilayah terputus. 

Fasilitas ekonomi seperti pasar juga mengalami kerusakan berat dengan estimasi kerugian Rp 40 miliar, yang menghambat aktivitas perdagangan masyarakat.

Di sektor pendidikan, kerusakan bangunan sekolah ditaksir mencapai Rp 35 miliar sehingga membutuhkan renovasi segera agar kegiatan belajar dapat kembali berjalan.

Pendangkalan dan penurunan kapasitas alur sungai akibat sedimentasi pascabanjir tercatat menimbulkan kerugian sekitar Rp 28 miliar, sementara kerusakan permukiman dan lingkungan mencapai Rp 25 miliar.

Selain itu, tempat ibadah juga terdampak dengan nilai kerugian sekitar Rp 15 miliar, yang mencakup pembersihan lumpur dan perbaikan struktur bangunan.

“Mitigasi sudah kita lakukan, pengendalian banjir sudah kita lakukan. Tapi di luar dugaan kemarin itu sangat-sangat besar,” ujarnya.