Studi ITB: Perlu Koordinasi Lintas Sektor untuk Atasi Polusi Udara Jabodetabek 

Dua studi terbaru dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan polusi udara Jabodetabek tidak dapat ditangani hanya oleh satu daerah atau satu sektor saja. 

Permodelan dispersi kualitas udara dalam studi tersebut menunjukkan ada potensi kontribusi lintas wilayah terhadap tingkat konsentrasi partikel udara PM 2.5 di DKI Jakarta. PM2.5 adalah partikel udara sangat kecil berukuran di bawah 2.5 mikrometer yang berasal dari asap kendaraan, industri, pembakaran sampah, dan lain-lain.

Dalam skenario permodelan di mana emisi dari DKI Jakarta diasumsikan tidak ada, sumber dari wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) masih berkontribusi 38,51% terhadap konsentrasi PM2.5 di Jakarta. 

Analisis sampel PM2.5 yang dikumpulkan di Jakarta Barat sepanjang Februari-Desember 2025 menunjukkan rata-rata konsentrasi PM2.5 selama periode pemantauan tercatat sebesar 34,1 μg/m³. Nilai ini jauh melebihi baku mutu PM2.5 tahunan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebesar 15 μg/m³) dan US-EPA (9 μg/m³). Angka konsentrasi PM2.5 tersebut juga sekitar 6,8 kali nilai pedoman tahunan World Health Organization (sebesar 5 µg/m³). 

Studi ITB juga menunjukkan profil sumber polusi udara di Jabodetabek berbeda antarwilayah. Transportasi menjadi sumber dominan polusi udara di Jakarta dan sejumlah kota penyangga, industri dominan di Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang, sementara pembangkit listrik menjadi sumber dominan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. 

Di sektor transportasi di Jakarta, sumber emisi juga berbeda menurut jenis kendaraan, dengan kendaraan berbahan bakar diesel menyumbang emisi tertinggi PM2.5. Truk berkontribusi terhadap 34,96% emisi PM2.5, disusul oleh mobil penumpang diesel sebesar 21,21%. 

Studi Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya (Jabodetabek) dan Source Apportionment PM2.5 di Jakarta, dilakukan oleh tim peneliti Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah (KK PUL)-FTSL-ITB Institut Teknologi Bandung (ITB). Tim riset ITB dipimpin oleh Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D dengan dukungan Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).  

Riset ITB ini mengungkap kualitas udara yang dihirup warga Jabodetabek setiap hari dipengaruhi keputusan mengenai transportasi, industri, energi, dan pengelolaan lingkungan di seluruh kawasan. 

"Temuan ini menunjukkan persoalan kualitas udara Jabodetabek tidak dapat dilihat hanya dari satu jenis kendaraan atau satu sektor. Data kualitas udara dan inventarisasi emisi memperlihatkan keterkaitan antara kendaraan berat dan logistik, mobilitas komuter, aktivitas industri, dan pembangkit listrik," ujar Puji, Ketua Tim Riset yang juga Guru Besar Teknik Lingkungan dan Kepala Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah (KK PUL) FTSL-ITB.

Polusi udara juga tidak mengikuti batas administratif. Karena itu, pengendalian emisi juga tidak bisa berhenti pada batas administratif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengendalian kualitas udara perlu dikelola sebagai agenda regional, dengan kebijakan yang disesuaikan dengan sumber emisi masing-masing wilayah. Namun, target harus ditetapkan bersama-sama. 

"Ketika sumber emisi berada di satu wilayah, sementara kontribusinya dapat terukur di wilayah lain maka respons kebijakan juga harus bergerak melampaui batas administratif," kata Puji.

Ia menilai Jabodetabek perlu dikelola sebagai satu kesatuan kebijakan kualitas udara yang terintegrasi. 

Lima Rekomendasi untuk Pemerintah

Berdasarkan kedua studi tersebut, Tim ITB bersama beberapa organisasi yang bekerja untuk meningkatkan kualitas udara di Indonesia, khususnya di Jabodetabek, merekomendasikan lima prioritas.

Berikut ini detailnya:
1. Pemerintah perlu segera menetapkan tata Kelola dalam penanganan polusi udara melalui lembaga yang dapat melaksanakan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor. Langkah tersebut dapat diperkuat, antara lain melalui peran Dewan Kawasan Aglomerasi. 

2. Menjadikan kualitas udara sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja pembangunan nasional, daerah, dan sektor usaha.

3. Memperkuat pendekatan lintas wilayah dan lintas sektor dalam mengendalikan sumber-sumber polusi udara di Jabodetabek, termasuk dengan:
 - mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi dan memperkuat standar mutu bahan bakar rendah sulfur
 - memperkuat standar dan sistem pengendalian emisi industri dan pembangkit
 - memperluas transportasi publik di Jabodetabek
 - memperbaiki pengelolaan limbah dan menegakkan regulasi yang ketat untuk menghilangkan praktik pembakaran terbuka, yang berkontribusi signifikan terhadap emisi PM2.5 dan black carbon (BC).
 - menetapkan target emisi lintas wilayah yang terukur

4. Memperkuat sistem pemantauan kualitas udara secara nasional dan regional dengan melibatkan otoritas nasional dan daerah di Jabodetabek. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi agar informasi mengenai kualitas udara dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, dunia usaha, dan diakses publik dengan mudah

5. Menekankan aksi berbasis informasi ilmiah dengan melibatkan para ahli dari berbagai institusi akademik, penelitian, dan masyarakat sipil

"Bukti ilmiah ini memberikan kita peta yang lebih jelas mengenai sumber pencemar dan prioritas pengendalian," ujar Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB.

Menurutnya, peta tersebut perlu diubah menjadi target pengurangan emisi yang terukur, pembagian tanggung jawab lintas sektor, dan mekanisme untuk mengukur kemajuannya. Pasalnya, Jabodetabek membutuhkan satu kerangka strategi kualitas udara lintas wilayah yang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia Gonggomtua Sitanggang mengapresiasi studi inventarisasi emisi dan source apportionment ini sebagai basis data yang sangat penting untuk memahami sumber emisi dan pencemaran udara di Jabodetabek secara lebih utuh. 

"Temuan studi ini semakin menegaskan pengendalian kualitas udara perlu dilakukan melampaui batas administratif, termasuk dalam sektor transportasi yang penyelenggaraannya masih terfragmentasi antarwilayah," ujar Gonggomtua. 

Ia menilai hasil studi ini akan menjadi masukan penting bagi pengembangan model transportasi yang saat ini sedang dilakukan ITDP Indonesia. Melalui integrasi data emisi dan transportasi, model tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebijakan dan intervensi transportasi yang paling efektif untuk menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.