Pemerintah Sebut Satgas Karhutla Libatkan 100 Ribu Lebih Personel

Pemerintah menyebut lebih dari 100 ribu personel tergabung dan terlibat aktif dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sepanjang 2026. Di sisi lain, pemerintah memperkuat pengamanan kawasan hutan untuk mencegah aktivitas ilegal, termasuk pembalakan liar, di area yang rawan setelah terjadi kebakaran.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menyampaikan jumlah personel Satgas Karhutla tersebut saat meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Minggu (1/11).

Jumhur mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus bertemu dengan para petugas yang terus berjibaku memadamkan api siang dan malam.

"Kehadiran saya di sini secara khusus untuk menyampaikan titipan salam dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh petugas di lapangan," ujar Jumhur.

Ia mengapresiasi kerja keras para personel yang bertugas di tengah medan berat. Menurut dia, para petugas bekerja dengan tangguh tanpa harus mengandalkan publikasi atau sorotan kamera.

Satgas Karhutla merupakan sinergi lintas elemen yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Manggala Agni, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, hingga elemen masyarakat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga menyampaikan duka mendalam atas korban jiwa dalam operasi penanggulangan karhutla.

"Tercatat hingga 10 orang korban yang gugur maupun terluka dalam upaya pengendalian karhutla ini," katanya.

Dalam kunjungan kerja itu, Jumhur didampingi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Ronny Samtana, Bupati OKI Muchendi, serta sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Selain menangani kebakaran, pemerintah memperkuat perlindungan kawasan hutan, terutama area yang telah mengalami karhutla dan dinilai rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan memperketat pengamanan di sejumlah titik kawasan hutan di Kalimantan Tengah melalui pemasangan plang peringatan dan larangan beraktivitas tanpa izin.

Menurut Raja Antoni, langkah tersebut bertujuan mempertegas pengamanan kawasan sekaligus mencegah pemanfaatan area hutan secara tidak sah.

Pemasangan plang dilakukan di beberapa titik kawasan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang sebelumnya telah dikenai sanksi oleh Kementerian Kehutanan.

Sanksi tersebut antara lain berupa pembekuan izin dan kewajiban melakukan pemulihan ekosistem hutan.

Raja Antoni menjelaskan, kawasan yang telah dikenai sanksi menjadi perhatian karena kondisi pascakarhutla dapat meningkatkan kerawanan terhadap aktivitas ilegal, termasuk pembalakan liar.

Oleh karena itu, pengamanan kawasan perlu dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperjelas status kawasan dan larangan aktivitas di lapangan.

"Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian aktivitas di lapangan sekaligus mencegah munculnya tekanan baru terhadap kawasan hutan," ujar Raja Antoni.

Ia menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah polisi hutan (polhut), tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi upaya perlindungan hutan.

Menurut dia, pengawasan perlu dilakukan secara lebih cerdas dan taktis dengan mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas ilegal.

"Keterbatasan itu juga jangan membuat kita justru berhenti berbuat secara maksimal untuk hutan kita. Justru kita harus bekerja dengan lebih cerdas, ya, taktis. Kita bisa identifikasi mestinya ya, area-area yang rawan terjadi illegal logging," kata dia.

Raja Antoni juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk menambah personel polisi hutan dari kalangan generasi muda.

Menurut dia, jumlah personel tambahan tersebut mencapai 70.000 orang.

"Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan bahwa nanti kita akan kedatangan anak muda, generasi baru. Jumlahnya tidak sedikit bahkan sampai 70 ribu orang," ujar Raja Antoni.

Sementara itu, upaya perlindungan hutan pascakarhutla dilakukan melalui pengamanan kawasan, pemasangan plang larangan aktivitas tanpa izin, serta identifikasi wilayah yang rawan mengalami pembalakan liar.