PLN Umumkan Rencana Pensiun Dini PLTU di COP28, Pembiayaan dari ADB
Perusahaan Listrik Negara akan mengumumkan program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-28 atau yang disebut dengan COP28. Pensiun dini PLTU yang pertama kali dilakukan tersebut akan mendapatkan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB).
"(Diumumkan) principalnya dengan ADB, nanti dengan PLN," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai Pensiun dini PLTU di kantor Kementerian ESDM, Jumat (1/12).
Sebelumnya, Arifin telah mengumumkan bahwa pemerintah akan mengeksekusi pensiun dini PLTU Cirebon-1 pada KTT Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai pada November 2023. Arifin mengatakan, PLTU Cirebon dipilih untuk pensiun dini tahap pertama karena paling memungkinkan.
Dana pensiun dini tersebut berasal dari Asian Development Bank (ADB) yang dialirkan melalui skema kerja sama transisi yang adil (Just Energy Transition Partnership/JETP). Sebagai informasi, PLTU Cirebon-1 sudah mendapatkan komitmen dari ADB untuk merealisasikan percepatan pengoperasian PLTU.
Arifin mengatakan, pemerintah sudah mempersiapkan rencana pensiun dini PLTU lainnya dengan total kapasitas 4,8 gigawatt (GW) hingga 2023. Namun pendanaan yang sudah dulu ada yaitu melalui skema JETP.
Pendanaan Perubahan Iklim
Dia mengatakan, sejumlah negara telah mengungkapkan sejumlah inisiatif pendanaan mengenai kerusakan iklim di COP28 yang diselenggarakan pada 30 November hingga 12 Desember 2023. Negara- negara tersebut misalnya Uni Emirat Arab dan Jerman.
Pada pembukaan COP28, para delegasi sepakat mengadopsi dana baru untuk membantu negara-negara miskin mengatasi bencana iklim yang mahal. Presiden COP28 Sultan Ahmed Al-Jaber mengatakan bahwa keputusan tersebut memberikan sinyal momentum yang positif bagi dunia.
Dalam pembentukan dana "loss and damage" tersebut, para delegasi membuka kesempatan bagi para pemerintah untuk mengumumkan kontribusinya. Beberapa negara telah mengumumkan komitmen untuk dana tersebut sehingga mencapai jumlah yang cukup besar,.
Dana tersebut di antaranya US$100 juta dari tuan rumah COP28 Uni Emirat Arab, US$51 juta dari Inggris, US$17,5 juta dari Amerika Serikat, dan US$10 juta dari Jepang. Uni Eropa menjanjikan pendanaan US$245,39 juta. Angka ini termasuk US$100 juta yang dijanjikan oleh Jerman.
Terobosan awal pada dana kerusakan iklim yang telah dituntut oleh negara-negara miskin selama bertahun-tahun ini diharapkan dapat membantu mendorong kompromi-kompromi lain yang akan dibuat selama pertemuan COP28.
Alden Meyer dari lembaga think tank E3G mengatakan bahwa persetujuan untuk dana "loss and damage", seperti yang disebut secara informal selama dua tahun terakhir, menunjukkan tidak ada pihak yang bermain-main dan menggunakan L&D sebagai alat tawar-menawar yang terkait dengan isu-isu lain. Bank Dunia akan menjadi pengelola dana "loss and damage" tersebut selama empat tahun.
Presiden Bank Dunia Ajay Banga dalam pertemuan dua tahunan dari negara-negara anggotanya di Eropa menyebut perlunya menyertakan representasi yang baik dari negara-negara G77 dalam Dewan Pengurus Dana Moneter Internasional (IMF). Para anggota Komite Transisi menyerukan agar dana tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip UNFCCC dan Perjanjian Paris.
Dana kerugian dan kerusakan itu juga akan memiliki sekretariat independen. Bank Dunia mensyaratkan penempatan dana minimal US$200 juta untuk memulai pengelolaan dana kerugian dan kerusakan itu. Pembayaran ke dalam dana tersebut bersifat sukarela. Negara-negara maju diundang untuk memberikan kontribusi.
Meski kesepakatan ini merupakan kabar gembira, nilai komitmen yang disampaikan masih jauh dari cukup. Negara-negara berkembang mengatakan bahwa kebutuhan sebenarnya mendekati US$400 miliar per tahun.
"Pekerjaan ini masih jauh dari selesai. Setelah palu diketuk di COP28, kita tidak bisa beristirahat sampai dana ini didanai secara memadai dan mulai benar-benar meringankan beban masyarakat yang rentan," ujar Duta Besar Pa'olelei Luteru, Ketua AOSIS, pada Kamis (30/11).
