Hashim: Jerman Siap Gantikan Kepemimpinan Amerika di JETP
Ringkasan
- Tim hukum Ganjar-Mahfud melayangkan gugatan PHPU ke MK dengan berkas setebal 151 halaman, ribuan bukti, serta 30 saksi dan 9 ahli.
- Gugatan tersebut meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dan diskualifikasi Prabowo-Gibran karena dianggap terbukti melakukan pelanggaran etik.
- Gugatan didukung oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud dan dipersiapkan oleh empat firma hukum.
Membuat ringkasan dengan AI Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut Jerman siap menggantikan kepemimpinan Amerika Serikat di proyek Just Energy Transition Partnership (JETP).
Hashim mengatakan mundurnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris membawa perubahan besar terhadap program JETP. “Pekan lalu saya bertemu dengan delegasi Pemerintah Jerman. Mereka bilang mau menggantikan Amerika sebagai pemimpin di konsorsium JETP,” katanya di acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue yang digelar Kadin dan Katadata Green, Kamis (27/2).
Hashim mengatakan sejauh yang ia ketahui, Amerika Serikat memang sudah pernah menggelontorkan sejumlah dana untuk proyek JETP. Namun, ia menyebut jumlahnya hanya sekitar US$12 juta.
“Tetapi yang kita bicarakan adalah janji US$ 20 miliar. Sementara yang sudah diberikan masih sangat sedikit,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Jerman sudah secara resmi mengumumkan intensi untuk menggantikan peran AS di JETP, bersama dengan Jepang. Delegasi Jerman yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Ministry for Economic Cooperation and Development, Christine Toetzke, mengunjungi Jakarta pada 17-21 Februari 2025.
“Sejak JETP diluncurkan pada 2022, Jerman selalu menjadi pendukung transisi energi Indonesia,” tulis Pemerintah Jerman dalam keterangan resmi.
Pemerintah Jerman menyebut hingga saat ini sebanyak sembilan pinjaman dan investasi ekuitas senilai US$ 1 miliar sudah disepakati. Selain itu, ada tambahan US$ 4,8-US$ 5,5 miliar yang sedang dalam perencanaan.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo sempayt menyebut JETP adalah program gagal, khususnya pendanaan dari AS. Ia juga pernah menyebut Amerika belum pernah menggelontorkan dana JETP untuk Indonesia. Belakangan, ia mengoreksi pernyataan itu dengan menyebut AS sudah pernah mengeluarkan dana untuk JETP meskipun jumlahnya kecil. Saat itu, Hashim mengatakan program JETP sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 327 triliun yang sebelumnya dijanjikan pemerintahan AS, sudah pasti akan dihapus oleh pemerintahan Donald Trump.
Dirinya mengatakan pernah bertemu dengan utusan khusus dari Presiden Amerika Serikat (AS) bernama John Podesta saat perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP29 di Azerbaijan, pada akhir tahun lalu. Podesta pun bertanya mengenai kelanjutan program JETP. Menurut Hashim, JETP merupakan program gagal karena tidak ada satu dolar pun yang dikucurkan oleh pemerintah AS. "Banyak omon-omon ternyata. Hibah US$ 5 miliar dalam US$ 20 miliar itu ternyata gak ada," kata Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta yang dipantau secara daring, Jumat (31/1).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
