Kemenhut Pastikan Anggaran FOLU Net Sink 2030 dari Negara Mitra, Bukan APBN
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pendanaan untuk Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 Tahun 2025 ini sama seperti sebelumnya, yaitu berasal dari donor dan/atau negara mitra. Saya pastikan tidak bersumber dari APBN," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3).
Sebelumnya, beredar di media sosial salinan SK Menteri Kehutanan No. 32 per tanggal 31 Januari 2025 yang merevisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 234 Tahun 2024 terkait Struktur Organisasi OMO FOLU Net Sink 2030. Dalam informasi yang beredar, disebutkan adanya keterlibatan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur organisasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Raja Juli memastikan dokumen tersebut sah dan dapat diakses publik. "Dokumen Keputusan Menteri itu adalah dokumen publik yang dapat diakses masyarakat," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa revisi struktur OMO FOLU 2025 merupakan bentuk perbaikan dari organisasi sebelumnya, dengan anggota yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan ASN, serta pihak eksternal yang dapat mendukung pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Tanggapan PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara terkait banyak kader partai yang tergabung dalam struktur OMO FOLU Net Sink 2030. Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang membenarkan bahwa beberapa kader partainya tergabung dalam organisasi terbut.
"Seperti informasi dari humas Kementerian Kehutanan, struktur OMO ini terdiri dari ASN, pensiunan ASN, dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu pelaksanaan program-programnya," kata Agus.
Menurutnya, Menteri Kehutanan menunjuk sejumlah profesional dari kalangan non-partai maupun partai untuk memperkuat tim OMO, seperti yang pernah dilakukan pada periode sebelumnya.
"Kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi, memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU," kata Agus.
Ia juga memastikan bahwa kader PSI yang masuk dalam struktur OMO memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankan tugasnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
